Pemerintah pacu mobilisasi nasional, siapkan pendanaan darurat, dan percepat pemulihan infrastruktur listrik di Sibolga.
KLHK menginvestigasi delapan perusahaan terkait banjir Sumut dengan menelusuri citra satelit dan meminta klarifikasi resmi.
KPK menunggu laporan audit BPK sebelum menetapkan tersangka kasus kuota haji dan memperkuat bukti lewat pemeriksaan lintas negara.
744 tewas dan 551 hilang; laporan ini menyoroti akses rusak, logistik, dan pemulihan cepat infrastruktur di Sumatera.
KPK menjabarkan peran tiga tokoh dalam skema kuota haji 50:50 yang memicu kerugian negara lebih dari Rp1 triliun.
Banjir Sumatera kembali soroti isu sawit dan deforestasi; ahli pastikan monokultur tak mampu menggantikan fungsi hutan.
Anhar Gonggong mengecam perusakan hutan Sumatera sebagai ancaman global, sementara KLHK memaparkan tujuh modus kejahatan kehutanan.
Prabowo menegaskan perubahan iklim sebagai isu global dan mendorong Indonesia bergerak selaras dengan upaya dunia menjaga lingkungan.
Banjir Sumatera kembali memicu sorotan global atas jejak izin hutan era Zulkifli Hasan dan dampaknya pada ekosistem tropis.
Banjir Sumatera ditempatkan dalam konteks krisis regional Asia Tenggara, memperkuat seruan penetapan status Bencana Nasional.
