Nasional

Gibran Mundur dari Wapres, Temui Prabowo Bahas Ijazah

Gibran mundur Wapres
Gibran mundur Wapres

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatannya saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas polemik ijazah SMA Gibran pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kabar Gibran mundur ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan. Prasetyo membenarkan adanya pertemuan tertutup antara kedua pemimpin negara pada pagi hari itu.

Gibran Mundur Usai Diskusi 2,5 Jam dengan Prabowo

Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung di kompleks Istana sejak pagi hingga siang. Dikutip dari CNN, diskusi keduanya berfokus pada dinamika putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran.

Prasetyo menjelaskan Gibran menyatakan niat mundur di tengah tekanan publik yang terus bergulir. "Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Prasetyo, seperti dilansir CNN.

Meski demikian, Istana menegaskan belum ada keputusan resmi soal pengunduran diri tersebut. Status Gibran sebagai Wapres disebut masih berlaku hingga saat ini.

Polemik Ijazah Jadi Alasan Gibran Ajukan Mundur

Polemik ijazah SMA Gibran telah bergulir sejak akhir 2025. Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti kelulusan SMA Gibran.

Namun, MK tetap menolak permintaan penggugat untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wapres. Putusan itu kemudian memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

Sejumlah pihak menilai putusan MK dan MA membuka celah hukum yang serius bagi posisi Gibran. Tekanan publik inilah yang disebut mendorong Gibran mempertimbangkan opsi mundur.

Prabowo Tak Menolak, tapi Beri Saran

Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat mundur Gibran. Ia menegaskan Presiden tidak menyampaikan penolakan apa pun dalam pertemuan tersebut.

Prabowo justru berperan memberikan pandangan dan arahan kepada Gibran selama diskusi. "Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," kata Prasetyo, dikutip dari detikcom.

Prabowo disebut tidak langsung mengabulkan maupun menolak niat tersebut. Keputusan akhir soal pengunduran diri masih menunggu proses hukum lanjutan.

Gibran Tempuh Jalur PTUN Buktikan Keabsahan Dokumen

Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta waktu kepada Prabowo. Ia ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat jalur hukum resmi.

Pembuktian itu akan ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. "Memohon untuk diberi kesempatan buktikan keabsahan dokumen melalui proses PTUN," ucap Prasetyo, seperti dikutip Liputan6.

Langkah hukum ini dipandang sebagai upaya Gibran mempertahankan posisinya secara prosedural. Prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu sebelum ada kepastian status Wapres.

Desakan Pemakzulan dan Respons DPR

Di tengah isu Gibran mundur, tekanan politik juga datang dari parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat.

Usul tersebut merespons polemik ijazah yang telah diputus MA dan MK. Fraksi Gerindra bahkan disebut menggelar rapat internal serius menyikapi usulan pemakzulan ini.

Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak bersikap tenang menyikapi isu ini. "Jangan memicu keresahan di masyarakat," kata Puan seusai Rapat Paripurna DPR, dikutip dari Riau Aktual.

Puan juga mengingatkan publik agar tidak berandai-andai sebelum ada kejelasan resmi. Ia menegaskan proses konstitusional harus dihormati oleh semua pihak.

Mekanisme Konstitusional Jika Gibran Resmi Mundur

Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan Wapres yang kosong. Presiden wajib mengajukan dua calon Wapres kepada MPR paling lambat enam puluh hari.

MPR kemudian menggelar sidang untuk memilih salah satu dari dua calon tersebut. Proses ini baru berjalan apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri secara resmi.

Hingga kini, langkah tersebut belum ditempuh karena Gibran masih menunggu proses PTUN. Status hukum dan politiknya pun masih menggantung di tengah tekanan berbagai pihak.

Hingga Selasa sore, kabar Gibran mundur masih menjadi polemik hangat di tingkat nasional. Kepastian status Wapres bergantung pada hasil proses PTUN dan dinamika politik di DPR. Publik diminta memantau perkembangan lanjutan dari Istana, DPR, dan proses hukum dalam beberapa hari mendatang.