Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan. Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengatur sebagian perairan laut di sekitarnya sebagai wilayah usaha pertambangan.
Jakarta, 18 November 2026 — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi resmi terkait status Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan kawasan konservasi tersebut tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini tidak ada izin tambang yang dikeluarkan baik di dalam taman nasional maupun di perairan sekitarnya.
Penegasan ini merespons munculnya kekhawatiran publik setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Menurut penjelasan resmi kementerian, wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Proses penetapan tersebut telah berlangsung sejak 2013 melalui usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Proses Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Sejak 2013
Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan termasuk Wilayah Usaha Pertambangan di perairan laut Banten. Usulan itu kemudian masuk dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya ditetapkan kembali melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K Tahun 2022.
Keputusan terbaru pada 2026 mengulang dan memperbaiki sebagian ketentuan sebelumnya sesuai usulan pemerintah daerah. Data geologi menunjukkan sebagian perairan sekitar taman nasional memiliki potensi mineral pembawa. Namun status Wilayah Usaha Pertambangan hanya merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi Anggia di Jakarta, Selasa 17 November 2026.
Status Konservasi Tetap Terjaga
Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi. Fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat badak Jawa dan warisan dunia tetap utuh. Kementerian ESDM menekankan bahwa setiap kegiatan penambangan memerlukan proses perizinan yang ketat meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, serta persetujuan lingkungan.
Pernyataan serupa juga disampaikan berbagai media nasional yang mengutip rilis resmi kementerian. Komitmen pemerintah adalah memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berjalan sesuai ketentuan hukum sambil memperhatikan perlindungan lingkungan. Kawasan konservasi tetap menjadi prioritas dalam tata kelola ruang.
Isu ini sempat dikaitkan dengan wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa. Namun klarifikasi ESDM memperjelas bahwa tidak ada hubungan langsung antara penetapan wilayah usaha pertambangan dengan status kawasan taman nasional. Seluruh aktivitas di dalam batas taman nasional tetap berada di bawah pengelolaan konservasi.
Dengan penjelasan ini, pemerintah ingin menghilangkan keraguan masyarakat. Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi kawasan yang dilindungi secara penuh. Perencanaan sumber daya mineral di perairan sekitarnya tidak mengurangi fungsi ekologis dan nilai warisan alam yang dimiliki kawasan tersebut.
Kementerian ESDM akan terus memastikan setiap kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral memperhatikan aspek lingkungan. Transparansi data dan proses perizinan menjadi kunci agar kepentingan ekonomi dan konservasi dapat berjalan seimbang tanpa saling merugikan.