Skema In Situ dan Komunal Jadi Kunci Penyediaan Huntap
cakrawalaworld – Pemerintah menerapkan dua skema huntap sebagai strategi penyediaan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera. Skema huntap ini terdiri dari pola in situ dan komunal yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Kedua skema tersebut menjadi dasar dalam pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah memberikan opsi kepada masyarakat untuk memilih mekanisme yang paling sesuai.
Apa Perbedaan Skema In Situ dan Komunal?
Skema in situ memungkinkan masyarakat membangun rumah secara mandiri di lokasi asal yang dinilai aman dari risiko bencana. Pemerintah menyediakan dukungan dana untuk pembangunan tersebut.
Bantuan yang diberikan mencapai Rp60 juta per unit rumah dan disalurkan dalam dua tahap. Masyarakat dapat membangun sendiri atau menyerahkan proses pembangunan kepada pemerintah.
Di sisi lain, skema komunal dilakukan dengan membangun hunian dalam satu kawasan permukiman baru. Lahan untuk pembangunan disediakan oleh pemerintah daerah.
Dalam praktiknya, pembangunan komunal biasanya melibatkan kementerian serta lembaga lain, termasuk pihak non-pemerintah.
Bagaimana Implementasi Kedua Skema di Lapangan?
Menurut data pemerintah, sebagian besar pembangunan di Aceh menggunakan skema in situ. Jumlahnya mencapai sekitar 15.000 unit dari total kebutuhan 26.000 rumah.
Sementara itu, skema komunal diterapkan di beberapa lokasi dengan dukungan lintas sektor. Salah satu contohnya adalah pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara.
Di wilayah tersebut, pembangunan komunal dilakukan dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Mereka membangun ratusan unit hunian tetap untuk masyarakat terdampak.
Yang jadi sorotan, skema komunal memungkinkan relokasi warga ke kawasan yang lebih aman secara kolektif.
Faktor Penentu Pemilihan Skema Huntap
Pemilihan skema huntap tidak dilakukan secara seragam. Pemerintah mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan lahan, serta preferensi masyarakat.
Dalam beberapa kasus, masyarakat memilih tinggal di lokasi asal dengan membangun mandiri. Namun, ada juga yang memilih relokasi ke kawasan baru berbasis komunitas.
Selain itu, kesiapan lahan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam penerapan skema komunal. Tanpa lahan yang tersedia, pembangunan tidak dapat dilakukan.
Dalam konteks tersebut, skema huntap menjadi instrumen fleksibel yang memungkinkan pemerintah menyesuaikan pendekatan pembangunan dengan kondisi di lapangan.