Revitalisasi Tambak Pantura Picu Ketegangan hingga Ricuh di Indramayu

Cakrawala World – Revitalisasi tambak Pantura menjadi pemicu ketegangan antara kebijakan pemerintah pusat dan reaksi masyarakat pesisir di Indramayu, yang berujung ricuh serta merusak fasilitas publik pada Kamis (2/4/2026).

Aksi yang digelar Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) awalnya ditujukan untuk menolak program tersebut. Massa menyuarakan keberatan atas rencana revitalisasi yang dinilai berdampak pada aktivitas tambak mereka.

Namun pada saat yang sama, ketegangan meningkat setelah audiensi dengan pemerintah daerah tidak menghasilkan keputusan yang diharapkan. Situasi ini kemudian berkembang menjadi kericuhan saat massa membubarkan diri dari kawasan Pendopo Bupati.

Revitalisasi tambak Pantura dalam konteks ini tidak hanya menjadi isu kebijakan, tetapi juga memicu reaksi sosial di tingkat lokal. Perbedaan kepentingan antara pusat dan masyarakat pesisir terlihat jelas di lapangan.

Kebijakan Pusat dan Dampaknya di Daerah

Program revitalisasi tambak Pantura merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Lahan yang menjadi objek revitalisasi berstatus tanah negara. Sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan, lalu dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghentikan program tersebut. Hal ini menjadi titik krusial dalam dinamika yang terjadi.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat. Audiensi bahkan telah dilakukan untuk mempertemukan kedua pihak.

“Jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi dan mencari titik temu, maka seharusnya diarahkan kepada pihak berwenang,” kata dia.

Dengan kata lain, terdapat jarak antara kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dan ekspektasi masyarakat di daerah.

Upaya Menjembatani Dialog

Pemerintah daerah sempat mengupayakan pertemuan antara masyarakat dengan kementerian terkait. Langkah ini bertujuan membuka ruang dialog langsung mengenai program revitalisasi.

Namun demikian, hasil yang belum sesuai harapan memicu kekecewaan di kalangan massa. Kekecewaan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memperkeruh situasi di lapangan.

Dalam konteks ini, upaya menjembatani dialog belum sepenuhnya mampu meredam ketegangan yang muncul.

Reaksi Masyarakat Pesisir dan Eskalasi Situasi

Reaksi masyarakat pesisir terhadap revitalisasi tambak Pantura terlihat dalam bentuk aksi demonstrasi. Namun pada perkembangan selanjutnya, situasi bereskalasi menjadi tindakan perusakan.

Fasilitas publik di kawasan Alun-Alun Indramayu menjadi sasaran. Kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, hingga lampu penerangan mengalami kerusakan.

Tak hanya itu, landmark Tugu 0 Kilometer Indramayu turut terdampak. Sebagian struktur tulisan pada tugu tersebut rusak akibat aksi yang terjadi.

Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana konflik kebijakan dapat memicu reaksi yang meluas di tingkat lokal. Ketika tuntutan tidak terjawab, ketegangan berpotensi berubah menjadi kericuhan.

“Kami sangat menyayangkan perusakan fasilitas umum oleh oknum pendemo,” ujar Lucky Hakim.

Kericuhan yang terjadi mencerminkan pertemuan antara kebijakan berskala nasional dan respons masyarakat yang terdampak langsung di lapangan.