Pusdatin DKI Jakarta Disorot Pansus, Data Antar-OPD Belum Terhubung
Pusdatin DKI Jakarta menjadi sorotan Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD setelah ditemukan persoalan integrasi data antarorganisasi perangkat daerah yang dinilai dapat memengaruhi pelayanan publik dan perizinan.
Pusdatin DKI Jakarta mendapat perhatian khusus dari Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Sorotan itu muncul usai rombongan pansus melakukan peninjauan ke Pusat Data dan Informasi Perhubungan serta Pusdatin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Senin, 20 Juli 2026.
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menilai fungsi pusat data pemerintah perlu diperkuat. Menurutnya, Pusdatin tidak cukup hanya berperan sebagai tempat penyimpanan data milik pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa sistem tersebut seharusnya mampu menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Jupiter didampingi sejumlah anggota pansus, yakni Heri Kustanto, Wa Ode Herlina, Andri Santosa, Francine Eustacia, dan Neneng Hasanah. Kedatangan mereka diterima Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Heru Hermawanto serta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin.
Pansus Temukan Sistem Data Masih Berjalan Sendiri
Dari hasil peninjauan, pansus menemukan bahwa sistem informasi antar-OPD belum sepenuhnya terhubung. Akibatnya, setiap dinas masih menggunakan dan mengelola data masing-masing.
“Yang kami lihat, data yang dimiliki atau digunakan setiap perangkat daerah belum sepenuhnya sama. Masih ada informasi yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Jupiter.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, kondisi itu juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jupiter menilai perbedaan data antarinstansi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam proses administrasi. Karena itu, pansus mendorong Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembenahan sistem digital pemerintahan.
Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, integrasi data dinilai penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah menggunakan informasi yang sama dalam menjalankan tugasnya.
“Digitalisasi ini harus dibenahi secara serius. Jangan sampai masing-masing OPD memiliki sistem sendiri tanpa ada konektivitas dengan sistem yang lainnya,” kata Jupiter.