UMP 2027 menjadi perhatian setelah KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 7,5 hingga 9,5 persen pada Senin, 16 November 2026. Di saat yang sama, pemerintah meluruskan kabar penunjukan Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja.
Usulan kenaikan upah tersebut belum menjadi keputusan pemerintah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta proses penetapan berjalan melalui Dewan Pengupahan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kebutuhan hidup pekerja.
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan usulan itu dalam konferensi pers di Jakarta. Okezone melaporkan, serikat buruh meminta pemerintah tidak menentukan kenaikan melalui intervensi indeks tertentu yang dinilai terlalu rendah.
“Kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen,” kata Said Iqbal, seperti dikutip Okezone pada 16 November 2026. Ia juga berharap pembahasan melibatkan Dewan Pengupahan, bukan semata-mata keputusan sepihak pemerintah.
UMP 2027 Masih Menunggu Keputusan Pemerintah
Perbedaan antara tuntutan buruh dan keputusan resmi perlu diperhatikan masyarakat. Angka 9,5 persen merupakan batas atas usulan KSPI. Karena itu, pekerja belum bisa menganggap angka tersebut sebagai besaran kenaikan yang pasti berlaku pada tahun depan.
Bisnis.com melaporkan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa penetapan UMP 2027 dijadwalkan paling lambat 21 November 2026. Pemerintah juga menargetkan penetapan upah minimum kabupaten/kota atau UMK paling lambat 25 November 2026.
Menurut laporan tersebut, Yassierli telah menggelar rapat koordinasi teknis dengan kepala dinas dan Dewan Pengupahan Daerah pada 13 November. Pada Senin, 16 November, ia dijadwalkan menerbitkan surat edaran kepada para gubernur mengenai penetapan upah minimum.
Surat edaran itu menjadi salah satu pedoman pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembahasan. Setelah UMP ditetapkan, pemerintah daerah masih perlu menyelesaikan ketentuan upah minimum sektoral sesuai tenggat yang berlaku.
Formula Pengupahan Mempertimbangkan Ekonomi dan Inflasi
Landasan perhitungan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menyebut formula upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Aturan tersebut menetapkan rentang indeks tertentu mulai 0,5 hingga paling tinggi 1. Indeks ini menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap memperhatikan kepentingan pekerja dan perusahaan.
Undang-undang yang sama juga mengatur upah minimum sebagai batas upah bulanan terendah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Ketentuan ini penting bagi pekerja baru yang membutuhkan kepastian standar penghasilan.
Isu Dana Pesangon Danantara Ikut Diluruskan
Selain pengupahan, perlindungan pekerja menghadapi perhatian lain terkait dana cadangan pesangon. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola dana tersebut. Danantara juga menyatakan belum menerima penugasan atau penunjukan dari pemerintah.
Dilaporkan pada 15 November bahwa Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, membantah kabar kewajiban perusahaan menyetorkan dana pesangon kepada Danantara. Pernyataan Danantara pada 16 November memperkuat klarifikasi tersebut.
Meski begitu, kewajiban menyiapkan dana cadangan pesangon memang tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pasal itu menyebut pengusaha wajib menyediakan dana untuk membayar hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Pengelolaannya harus berada pada lembaga pemerintah, sedangkan usaha mikro dan kecil mendapat pengecualian.
Aturan teknis pelaksanaan masih membutuhkan Peraturan Pemerintah. Pemerintah perlu merinci mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana agar tidak menimbulkan salah tafsir di kalangan pekerja maupun pengusaha.
Kepastian Kebijakan Menjadi Perhatian Pekerja dan Pengusaha
Dua isu itu menunjukkan agenda ketenagakerjaan tidak berhenti pada upah. Pekerja membutuhkan pendapatan yang sejalan dengan biaya hidup, sekaligus jaminan pembayaran hak ketika hubungan kerja berakhir. Pengusaha juga memerlukan aturan jelas untuk menghitung kewajiban dan menjaga usaha.
Ke depan, perhatian tertuju pada keputusan UMP dan UMK 2027. Publik perlu membedakan usulan buruh, formula hukum, dan keputusan resmi daerah. Kepastian angka dan aturan pelaksana akan menentukan bagaimana perlindungan pekerja berjalan pada 2027.