Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Isma Yatun sebagai Ketua BPK dan Budi Prijono sebagai Wakil Ketua BPK periode 2026–2031. Keputusan berlaku sejak 3 November 2026 melalui sidang internal BPK.
Jakarta, 7 November 2026 — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi menetapkan Isma Yatun kembali menjabat sebagai Ketua BPK. Budi Prijono ditetapkan sebagai Wakil Ketua BPK untuk periode 2026–2031. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan BPK Nomor 7/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026 dan berlaku sejak 3 November 2026.
Penetapan pimpinan BPK dilakukan dalam sidang internal pada 3 November 2026. Sidang tersebut dihadiri seluruh anggota BPK dan mengambil keputusan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. BPK menyatakan sidang tersebut merupakan forum tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Teguh Widodo, menjelaskan bahwa pembagian tugas serta wewenang pimpinan mengacu pada Tata Kerja BPK. Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2025.
Susunan Pimpinan BPK 2026–2031
Selain Isma Yatun dan Budi Prijono, BPK juga menetapkan enam anggota untuk periode 2026–2031. Nyoman Adhi Suryadnyana menjabat sebagai Anggota I, Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II, dan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota III.
Selanjutnya, Khaidir Abdurrahman menjadi Anggota IV, Bobby Adhityo Rizaldi menjabat Anggota V, dan Akhsanul Khaq menjabat Anggota VII. Susunan ini menjadi dasar kerja BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama lima tahun ke depan.
Isma Yatun juga ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota VI BPK. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan BPK Nomor 8/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026. Ia menjalankan tugas tambahan tersebut sembari tetap memegang jabatan Ketua BPK.
Penunjukan Isma sebagai Plt. Anggota VI dilakukan menyusul meninggalnya Anggota VI BPK sebelumnya, Fathan Subchi, pada 25 Oktober 2026. Kondisi tersebut membuat posisi Anggota VI perlu dijalankan sementara sebelum pengisian definitif dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Ketua BPK Isma Yatun Kembali Dipercaya
Isma Yatun kembali memimpin BPK setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPK sejak April 2022. Dalam struktur baru, ia akan memimpin lembaga pemeriksa keuangan negara yang berperan memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara pada lembaga negara, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan entitas lain yang mengelola keuangan negara.
Peran BPK tidak berhenti pada penerbitan opini atas laporan keuangan. Lembaga ini juga memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, pengendalian, dan kepatuhan pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi tersebut diharapkan ditindaklanjuti oleh entitas penerima laporan hasil pemeriksaan.
Isma sebelumnya menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Menurutnya, perbaikan pengelolaan keuangan negara perlu berlangsung berkelanjutan agar hasil pemeriksaan benar-benar memberi dampak bagi tata kelola pemerintahan.
“Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK perlu ditindaklanjuti oleh setiap entitas yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan, sehingga perbaikan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Isma Yatun dalam keterangan yang dirilis BPK.
Budi Prijono Pimpin Pengawasan Keuangan Negara
Budi Prijono mendampingi Isma Yatun sebagai Wakil Ketua BPK. Dalam tugasnya, ia turut mendukung pengawasan pengelolaan keuangan negara agar kebijakan, program, anggaran, dan sumber daya negara dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, serta memberi manfaat bagi masyarakat.
Budi juga menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh dalam pengawasan program strategis. Dalam Rakor BPK pada Juli 2026, ia menyatakan bahwa pemeriksaan ketahanan energi perlu memahami perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai satu kesatuan.
“BPK hadir untuk memastikan kebijakan, program, anggaran, dan sumber daya negara dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Budi Prijono.
Pernyataan tersebut menegaskan arah pengawasan BPK yang tidak hanya menilai aspek administratif. BPK juga diharapkan menganalisis risiko, akar masalah, serta perbaikan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan negara.
Fokus Pemeriksaan dan Tata Kelola
Pada Semester II 2026, BPK menetapkan ketahanan energi sebagai fokus pemeriksaan tematik nasional. Isu ini menjadi penting karena pengelolaan energi menyangkut anggaran besar, rantai pasok, serta dampak langsung terhadap perekonomian nasional.
Isma Yatun menjelaskan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan energi menggunakan pendekatan ekosistem atau cross-cutting audit. Pendekatan ini menempatkan seluruh pelaku dalam rantai nilai energi sebagai satu sistem yang saling terhubung.
“BPK tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi memahami akar permasalahan, risiko yang berkembang, dan perbaikan yang diperlukan agar sistem bekerja lebih efektif,” papar Isma Yatun dalam Rakor Badan Pemeriksa Keuangan.
Pendekatan tersebut relevan bagi perekonomian karena efisiensi pengelolaan energi berpengaruh pada biaya produksi, stabilitas harga, investasi, dan kualitas layanan publik. Pengawasan yang tepat dapat membantu mencegah pemborosan anggaran serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Dampak bagi Akuntabilitas Ekonomi
Penetapan kembali Isma Yatun dan Budi Prijono memberikan kejelasan kepemimpinan BPK untuk periode 2026–2031. Bagi pelaku ekonomi, kepastian struktur pimpinan lembaga pengawas keuangan negara menjadi penting dalam menjaga kontinuitas pemeriksaan dan pengawasan.
BPK berperan menjaga akuntabilitas anggaran negara, termasuk belanja pemerintah, program strategis, subsidi, infrastruktur, dan pengelolaan badan usaha milik negara. Hasil pemeriksaan yang kredibel dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan fiskal serta tata kelola keuangan negara.
Kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara juga berpengaruh pada iklim investasi. Ketika pengawasan berjalan konsisten dan rekomendasi ditindaklanjuti, risiko penyimpangan dapat ditekan dan efisiensi belanja negara meningkat.
Dengan susunan pimpinan yang telah ditetapkan, BPK diharapkan memperkuat pemeriksaan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antara auditor internal dan auditor forensik. Isma Yatun sebelumnya menekankan bahwa sinergi tersebut penting untuk mengidentifikasi risiko sejak dini, mengungkap penyimpangan, dan memperbaiki tata kelola.
Ke depan, kinerja Isma Yatun dan Budi Prijono akan diuji melalui kemampuan BPK menjaga kualitas opini, mempercepat tindak lanjut rekomendasi, serta memastikan anggaran negara benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.