Ekonomi

UMP Kaltara 2027 Rp4,02 Juta, Jakarta-Jatim Naik

UMP 2027
UMP 2027

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.027.901 pada sidang pleno 18-19 November 2026. Jakarta dan Jawa Timur masih menyelesaikan pembahasan menjelang tenggat 21 November.

Proses penetapan Upah Minimum Provinsi 2027 memasuki fase krusial di sejumlah daerah. Di Kalimantan Utara, Gubernur Zainal Arifin Paliwang mengumumkan angka final setelah Dewan Pengupahan Provinsi mencapai kesepakatan. Nilai tersebut setara 77,48 persen dari Kebutuhan Hidup Layak provinsi yang mencapai Rp5.198.544.

Perhitungan menggunakan formula yang memasukkan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 sebesar 5,51 persen dan inflasi tahunan 2,56 persen. Koefisien alfa yang disepakati melalui voting mencapai 0,75. Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi untuk tiga sektor unggulan.

Rincian UMSP dan Harapan Gubernur Kaltara

Sektor perkebunan kelapa sawit mendapat UMSP Rp4.053.065. Pertambangan batu bara ditetapkan Rp4.061.619, sementara minyak bumi dan gas alam mencapai Rp4.070.174. Zainal Arifin Paliwang menegaskan keputusan ini hasil dialog tripartit yang melibatkan pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.

Kami berharap ketetapan ini diterima dan dijalankan secara optimal oleh semua elemen terkait agar hubungan industrial tetap harmonis, ujar Gubernur Kaltara usai sidang pleno.

Data Badan Pusat Statistik Kaltara menjadi acuan utama. Penetapan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah menekankan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha.

Status UMP Jakarta dan Jawa Timur

Di DKI Jakarta, pembahasan di Dewan Pengupahan telah rampung. Gubernur Pramono Anung menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka ini naik 7,1 persen atau Rp407.065 dari UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan pengusaha, namun masih di bawah tuntutan buruh yang mencapai sekitar Rp6,21 juta. Pramono menekankan proses berlangsung tiga hari dan selesai lebih awal dari tenggat 21 November 2026. Kebijakan ini mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha di ibu kota.

Sementara di Jawa Timur, proses masih berlangsung. Serikat pekerja menuntut UMP 2027 minimal Rp3.742.675 sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak 2026. UMP Jatim 2026 hanya Rp2.446.973, sehingga selisihnya cukup besar. Ribuan buruh dijadwalkan menggelar aksi di kantor gubernur untuk mendorong penetapan yang lebih mendekati kebutuhan hidup layak.

Pemprov Jawa Timur masih menghitung proyeksi kenaikan di kisaran 6 hingga 9 persen. Tenggat nasional penetapan UMP 2027 jatuh pada 21 November 2026. Setelah itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota menyusul dalam beberapa hari berikutnya.

Ketiga provinsi ini mencerminkan dinamika pengupahan nasional yang berbeda. Kaltara sudah final dengan angka di atas Rp4 juta. Jakarta mencatat kenaikan signifikan menjadi Rp6,13 juta. Jawa Timur masih menunggu keputusan final di tengah tuntutan buruh yang tinggi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan meminta seluruh daerah menggunakan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu secara akurat. Dialog sosial di tingkat dewan pengupahan menjadi kunci agar keputusan diterima semua pihak. Penetapan UMP 2027 diharapkan menjaga daya beli pekerja tanpa mengganggu iklim investasi daerah.