Komdigi mengkaji biaya risiko, handling, dan waktu tunggu untuk tarif kurir online mulai Jumat, 21 November 2026. Kebijakan ini bakal mengubah skema ongkos pengantaran barang dan makanan bagi kurir online di Indonesia.
Pembahasan ini muncul setelah Komdigi menerima audiensi dari Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut masukan para kurir menjadi bahan pertimbangan penting. Audiensi berlangsung di tengah sorotan publik terhadap kesejahteraan pengemudi kurir.
Jumlah transaksi belanja daring dan pesan-antar makanan terus meningkat di Indonesia. Kondisi itu membuat beban kerja kurir online semakin kompleks setiap tahun. Pemerintah pun didesak segera menata ulang skema tarif agar lebih adil.
Komponen Biaya Risiko dalam Tarif Kurir Online
Komdigi mulai memasukkan sejumlah komponen baru ke draf aturan tarif kurir online. Komponen itu meliputi biaya risiko, penanganan barang atau handling, dan penimbangan atau weighting. Dikutip dari tirto, Meutya menjelaskan pemerintah sebelumnya sudah mempertimbangkan usulan tersebut.
Ia menambahkan bahwa risiko turut mempertimbangkan dimensi dan berat barang. "Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ," ujar Meutya. Ia juga menyebut nilai barang bisa menjadi variabel tambahan. "Termasuk biaya risk based atau risiko," katanya.
Kurir Berbeda dari Ojek Online
Menurut cnn, Meutya menegaskan karakteristik kurir barang berbeda dari ojek penumpang. Kurir membawa muatan khusus, termasuk makanan yang mudah rusak dan hewan hidup. Kondisi itu membuat perhitungan risiko tidak bisa disamakan begitu saja dengan ojek online biasa.
Waktu tunggu dan biaya parkir turut masuk pembahasan aturan. Pengemudi kurir kerap menunggu lama saat mengambil maupun mengantar pesanan pelanggan. Komdigi menilai kondisi tersebut layak masuk dalam struktur tarif baru nanti.
Dampak Kebijakan bagi UMKM dan Konsumen
Sejumlah ekonom mengingatkan agar kenaikan ongkos tidak membebani pelaku usaha mikro. Kenaikan tarif yang terlalu tinggi berisiko menurunkan jumlah pesanan dari pelanggan. Komdigi menyatakan formula tarif tetap mempertimbangkan keseimbangan seluruh ekosistem bisnis.
Kementerian ini juga berkoordinasi dengan Kementerian UMKM dalam penyusunan kebijakan. Koordinasi itu penting karena tarif pengantaran berdampak langsung pada biaya operasional pedagang kecil. Pemerintah berupaya mencari titik tengah antara kesejahteraan kurir dan daya beli konsumen.
Payung Hukum Penyusunan Aturan Tarif
Penyusunan aturan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Beleid tersebut memberi kewenangan kepada Komdigi untuk menetapkan pedoman biaya kurir online. Dikutip dari kumparan, kementerian menegaskan draf aturan masih terbuka untuk masukan lanjutan dari berbagai pihak.
Komdigi juga mempersilakan perwakilan kurir menyerahkan kajian tertulis sebagai bahan tambahan. Dokumen itu akan menjadi pertimbangan sebelum aturan resmi terbit nanti. Pemerintah menargetkan formula tarif bisa menyejahterakan pengemudi tanpa membebani pelaku usaha kecil dan menengah.
Komdigi menargetkan penyelesaian rancangan aturan dalam waktu dekat. Proses harmonisasi akan melibatkan pelaku usaha, asosiasi pengemudi, dan kementerian terkait lainnya. Pemerintah berharap regulasi ini mampu menciptakan ekosistem pengantaran yang lebih berkelanjutan.
Komdigi memproyeksikan tarif kurir online bakal lebih mencerminkan beban kerja pengemudi di lapangan. Pembahasan masih berlanjut sebelum aturan resmi terbit kepada publik. Platform aplikator kemungkinan perlu menyesuaikan sistem perhitungan ongkos begitu aturan ini berlaku.