Sidang Silmy Karim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memasuki tahap pemeriksaan saksi. Majelis hakim menolak eksepsi terdakwa, sehingga pembuktian dakwaan pemerasan izin tinggal warga negara asing tetap berlanjut.
Jakarta, 20 November 2026 — Sidang tipikor Silmy Karim kembali menjadi sorotan setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak perlawanan atau eksepsi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu. Keputusan tersebut dibacakan pada Kamis, 12 November 2026, dan membuka jalan bagi jaksa untuk melanjutkan pemeriksaan saksi serta pembuktian dakwaan.
Silmy Karim menghadapi dakwaan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sidang perdana perkara ini digelar pada Kamis, 29 Oktober 2026, dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Kini, proses persidangan telah memasuki ranah pembuktian.
Eksepsi Silmy Karim Ditolak
Majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Dengan demikian, perlawanan Silmy Karim terhadap dakwaan tidak diterima.
Dalam sidang eksepsi pada 5 November 2026, Silmy menegaskan dirinya tidak memaksa siapa pun. “Surat Dakwaan pun tidak menyebut satu orang pun yang saya paksa, kapan, dan dengan cara apa,” kata Silmy Karim dalam persidangan, seperti dilansir Kompas.com.
Penolakan eksepsi tersebut tidak serta-merta menentukan kesalahan terdakwa.
Putusan sela hanya menegaskan bahwa dakwaan dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis hakim kemudian menjadwalkan pemeriksaan saksi dari pihak jaksa pada Selasa, 17 November 2026.
Lima Saksi Diuji Jaksa KPK
Pada sidang 17 November 2026, JPU KPK menghadirkan lima saksi.
Pemeriksaan berfokus pada praktik pungutan dalam pengurusan izin tinggal WNA, termasuk istilah “uang klik” dan “uang loket” yang disebut berada di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Salah satu saksi, pemilik biro jasa Joko, menjelaskan adanya permintaan uang sebesar Rp1 juta untuk setiap permohonan pengurusan izin tinggal WNA. Saksi lain juga disebut menyetorkan uang hingga Rp130 juta kepada pejabat Imigrasi.
Keterangan tersebut masih perlu diuji silang bersama keterangan terdakwa dan saksi lainnya.
JPU KPK menyatakan berencana menghadirkan sekitar 200 saksi dalam perkara ini. Rencana tersebut menunjukkan bahwa jaksa berupaya membangun rangkaian pembuktian secara menyeluruh, mulai dari mekanisme pungutan hingga arus dana yang diduga terkait.
Dakwaan Pemerasan Rp168,9 Miliar
Dalam dakwaan, Silmy Karim bersama tujuh terdakwa lainnya diduga melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA senilai Rp168,9 miliar.
Jaksa juga mendakwa Silmy menerima uang sebesar Rp1,2 miliar terkait perkara tersebut.
Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP.
Namun, seluruh angka dan dalil dakwaan masih merupakan tuntutan jaksa yang harus dibuktikan di persidangan.
Menanggapi dakwaan, Silmy Karim menyatakan telah berupaya menghentikan praktik pungutan liar dalam pengurusan izin tinggal WNA. Ia menyebut langkah itu sudah berjalan sejak 2023, termasuk melalui Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) dan surat edaran pada 2024. Pernyataan tersebut juga akan menjadi bagian dari pembelaan terdakwa.
Arah Persidangan ke Depan
Langkah berikutnya adalah pemeriksaan saksi secara berkelanjutan. Majelis hakim akan menilai konsistensi keterangan saksi, bukti dokumen, aliran dana, serta keterlibatan para terdakwa dalam mekanisme yang didakwa jaksa.
Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku bagi Silmy Karim dan terdakwa lainnya. Status hukum baru dapat dipastikan setelah majelis hakim menjatuhkan putusan akhir setelah seluruh proses pembuktian selesai.
Sidang tipikor Silmy Karim kini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di sektor keimigrasian. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap layanan publik, khususnya pengurusan dokumen izin tinggal WNA yang menyentuh kepentingan banyak pihak.