Teknologi kedokteran gigi berkembang pesat di Indonesia, namun kekurangan dokter gigi di sejumlah daerah terpencil masih menjadi persoalan serius hingga November 2026. Data Kementerian Kesehatan mencatat 95 persen wilayah Indonesia masih membutuhkan puluhan ribu tambahan dokter gigi untuk memenuhi standar layanan nasional.
Jakarta, 14 November 2026 — Kementerian Kesehatan kembali menyoroti ketimpangan distribusi dokter gigi di Indonesia. Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 21 Oktober 2026 menunjukkan 95 persen wilayah Indonesia masih kekurangan 127.189 dokter gigi. Fenomena ini terjadi meski jumlah fakultas kedokteran gigi terus bertambah setiap tahun. Persoalannya bukan jumlah lulusan, melainkan ke mana mereka memilih praktik.
Data Kemenkes: Dokter Gigi Masih Langka di Daerah Terpencil
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kesenjangan ini bukan sekadar soal jumlah dokter gigi secara nasional. Masalah utamanya adalah distribusi yang timpang antarwilayah. Ia memaparkan data tersebut langsung di kantor Kemenkes pada akhir Oktober lalu.
"Dokter gigi kekurangannya 127.000, hampir semua wilayah membutuhkan," ujar Budi saat itu.
Budi menyebut sekitar 4.000 puskesmas di Indonesia bahkan belum memiliki satu pun dokter gigi. Ia mencontohkan Kuningan, Subang, dan Nias sebagai wilayah yang kosong tenaga dokter gigi meski bukan kategori daerah tertinggal.
"Jawa Barat, Kuningan bukan daerah 3T, tapi ternyata sudah lima tahun tidak ada dokter giginya," kata Budi mencontohkan.
Kompetisi Dokter Gigi Tinggi di Kota, Sepi di Daerah
Sebaliknya, persaingan dokter gigi di kota-kota besar justru kian ketat. Lulusan fakultas kedokteran gigi lebih memilih membuka praktik di wilayah perkotaan karena pasar pasien lebih besar dan infrastruktur lebih memadai.
Presiden Prabowo Subianto turut menyinggung masalah ini dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR. Ia menyebut 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi secara nasional.
"Kekurangan dokter terutama di kabupaten/kota yang jauh dari ibu kota provinsi dan terutama di Indonesia timur," kata Prabowo dalam pidatonya.
Pemerintah pun membuka opsi insentif khusus serta program afirmasi bagi dokter gigi yang bersedia bertugas di wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal.
Teknologi Kedokteran Gigi Jadi Harapan Baru Pemerataan Layanan
Di tengah kesenjangan tenaga, teknologi kedokteran gigi justru berkembang pesat belakangan ini. Peneliti Institut Teknologi Sepuluh Nopember bersama Universitas Airlangga mengembangkan sistem kecerdasan buatan bernama DIR-YOLO untuk membantu perencanaan implan gigi secara otomatis.
Teknologi berbasis visi komputer tersebut mampu mempercepat proses diagnosis. Risiko cedera saraf saat prosedur implan juga dapat ditekan berkat sistem ini. Jika diterapkan secara luas, teknologi semacam ini berpotensi membantu dokter gigi yang bertugas di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas.
Selain kecerdasan buatan, intraoral scanner, radiologi digital, dan rekam medis elektronik mulai diadopsi klinik gigi di berbagai kota. Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Prof. Dian Agustin Wahjuningrum, mengingatkan penerapan teknologi digital tetap membutuhkan kompetensi memadai dari dokter gigi.
"Penggunaan teknologi digital juga menuntut dokter gigi untuk memiliki kompetensi yang memadai," tulis Dian dalam kajiannya.
Ajang Indonesia Dental Exhibition & Conference turut menjadi wadah memperkenalkan inovasi semacam ini setiap tahun. Melalui forum tersebut, teknologi kedokteran gigi terbaru diperkenalkan kepada dokter gigi dari berbagai daerah.
Upaya Pemerintah Dorong Pemerataan Dokter Gigi
Kemenkes menyiapkan skema insentif tambahan bagi dokter gigi yang bersedia ditempatkan di puskesmas tanpa tenaga gigi. Program pendidikan spesialis di 11 provinsi juga dibuka untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter gigi daerah.
Prabowo bahkan membuka opsi mendatangkan dokter asing untuk sementara waktu demi mengisi kekosongan tenaga medis di wilayah tertentu. Opsi ini masih menuai perdebatan di kalangan organisasi profesi kedokteran gigi.
Sejumlah pengamat kesehatan menekankan solusi utama tetap terletak pada pemerataan distribusi. Menambah jumlah dokter gigi baru tanpa insentif penempatan dinilai tidak akan menyelesaikan akar masalah.
Kombinasi kebijakan insentif dan percepatan adopsi teknologi kedokteran gigi diharapkan mampu mempersempit kesenjangan layanan. Pemerintah menargetkan persoalan distribusi dokter gigi ini dapat mereda bertahap hingga 2032 mendatang