Kementerian Kesehatan memastikan pemenuhan tenaga kesehatan di klinik Koperasi Desa Merah Putih masih menunggu petunjuk teknis baru. Aturan tersebut akan diatur lewat Keputusan Menteri Kesehatan yang sedang disiapkan per 15 November 2026.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menegaskan Kemenkes telah memiliki peta jalan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Perhitungan itu mencakup rasio penduduk, kondisi geografis, beban penyakit, serta standar yang berlaku. Namun penerapan khusus untuk klinik Kopdes Merah Putih belum detail.
Menurut Aji, pemenuhan nakes tidak hanya soal jumlah. Pemerataan distribusi di setiap fasilitas kesehatan dan daerah juga menjadi perhatian utama. “Kemenkes sudah punya roadmap jangka panjang pemenuhan nakmed atau nakes di Indonesia dengan memperhitungkan rasio penduduk, geografis, burden of disease, standar dan lain-lain,” jelas Aji pada Jumat 13 November 2026.
Mekanisme Pemenuhan Nakes Masih Menunggu Juknis
Pertanyaan muncul soal cara pemenuhan tenaga kesehatan di klinik Kopdes. Apakah klinik akan merekrut sendiri atau ada mekanisme khusus dari pemerintah. Aji menjawab bahwa detailnya akan dituangkan dalam petunjuk teknis melalui Keputusan Menteri Kesehatan yang baru. “Nanti diatur dalam juknis dengan Kepmenkes baru,” tulis Aji.
Situasi ini muncul setelah skema penyelenggaraan klinik berubah. Awalnya klinik Kopdes dirancang terintegrasi dengan puskesmas pembantu agar tidak memerlukan investasi baru. Setelah Inpres kedua tentang percepatan pembangunan koperasi terbit, Kopdes memiliki infrastruktur tersendiri. Akibatnya, klinik harus mengikuti ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama swasta.
Pengaturan baru itu akan mencabut Keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya yang mengatur masa percontohan. Kemenkes kini tengah menyiapkan aturan yang menjadi dasar operasional klinik Kopdes Merah Putih. Perubahan ini berdampak langsung pada perencanaan tenaga kesehatan di lapangan.
Prioritas Pemenuhan Dokter Masih di Puskesmas
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebelumnya menjelaskan prioritas pemerintah. Banyak puskesmas masih kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Data Kemenkes menunjukkan sekitar 38 persen puskesmas mengalami kekosongan. Pemerintah menempatkan pemenuhan dokter di puskesmas sebagai prioritas utama.
Jika kebutuhan di puskesmas sudah terpenuhi, tenaga dokter yang tersisa baru dialokasikan ke klinik Kopdes. Klinik yang belum memiliki dokter tetap dapat beroperasi dengan tenaga paramedis. Pedoman pelayanan akan dibedakan antara klinik yang memiliki dokter dan yang tidak. “Kalau tidak ada dokter, bisa menggunakan paramedis lain, tapi tentu guideline-nya berbeda,” ujar Dante.
Standar minimum untuk pelayanan dasar di klinik Kopdes meliputi satu perawat, satu bidan, dan dua kader kesehatan. Perawat dan bidan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi serta Surat Izin Praktik. Dokter tidak menjadi syarat wajib untuk layanan dasar. Telemedicine menjadi opsi untuk konsultasi jarak jauh.
Syarat Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan klinik Kopdes dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Syaratnya, klinik harus memenuhi regulasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Izin operasional, Surat Izin Praktik tenaga kesehatan, dan persyaratan lainnya wajib dipenuhi. “Ikuti regulasinya. Kalau klinik harus mengikuti regulasi sebuah klinik pelayanan kesehatan,” kata Prihati.
Model bisnis klinik Kopdes menyerupai klinik swasta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan klinik ini menjadi salah satu unit usaha koperasi selain logistik dan perdagangan. Beberapa pilot project sudah dijalankan untuk menguji model bisnis tersebut.
Masyarakat desa diharapkan mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih dekat. Namun kepastian jumlah dan jenis tenaga kesehatan di setiap klinik masih bergantung pada aturan teknis yang akan segera diterbitkan. Kemenkes menekankan perencanaan dilakukan secara hati-hati agar layanan tetap berkualitas dan merata.
Perubahan skema dari integrasi dengan pustu menjadi klinik swasta mandiri menuntut penyesuaian di banyak sisi. Mulai dari perizinan, pembiayaan, hingga distribusi tenaga kesehatan. Juknis baru diharapkan memberikan kepastian bagi pengelola klinik Kopdes di seluruh Indonesia. Dengan demikian, layanan kesehatan di tingkat desa dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.