Ketika Indonesia Perketat Pengamanan SDA: Gerak TNI di Peta Isu Global
CakrawalaWorld.net – Keputusan pemerintah melibatkan TNI menjaga aset negara kembali mencuri perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Langkah ini muncul saat berbagai negara menata ulang strategi keamanan sumber daya alam.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pesan Presiden bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Rumusan itu mencerminkan prinsip universal tentang kontrol negara atas aset strategis.
Indonesia menghadapi peningkatan aktivitas ilegal di kawasan tambang dan hutan. Pada HUT ke-80 TNI, 5 Oktober 2025, Presiden menegaskan negara tak boleh kalah. Pernyataan itu menggambarkan dinamika global di mana banyak negara menghadapi ancaman serupa.
Data Kemenkeu menunjukkan aset negara mencapai Rp13.692 triliun pada 2024. BPK mencatat potensi kerugian Rp18,37 triliun. Angka itu menempatkan Indonesia dalam perbincangan tentang efektivitas pengelolaan SDA.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut banyak izin tumpang tindih. Ia menyampaikan perintah Presiden untuk menegakkan kedaulatan pada Rabu (26/11/2025). Kondisi ini mencerminkan tantangan regulasi yang juga terjadi di kawasan Pasifik dan Asia Selatan.
TNI memperkuat kesiapsiagaan. Pada 19 November 2025, Jenderal Agus Subiyanto menggelar latihan besar di Bangka Belitung. Sebanyak 41.397 prajurit dilibatkan. Kolonel Laut Agung Saptoadi mengatakan latihan itu menegaskan kemampuan TNI menjaga aset strategis.
Kemenhan menilai kehadiran TNI penting untuk wilayah terpencil. Brigjen Arif Rahman mengatakan banyak area tak terjangkau aparat sipil. Pernyataan itu ia sampaikan Kamis (20/11/2025). Kondisi geografis ini serupa dengan tantangan negara kepulauan lainnya.
Pemerintah menyiapkan langkah administratif. Bahlil menjelaskan rencana menarik izin pasir kuarsa ke pusat. Banyak negara memilih sentralisasi untuk mencegah penyalahgunaan izin.
Namun Imparsial mengingatkan agar perluasan fungsi TNI dijalankan hati-hati. Mereka menyampaikan itu Senin (24/11/2025). Kritik itu sejalan dengan arus diskusi global tentang batas peran militer.
Anggota Komisi I DPR Okta Kumala Dewi menilai pengamanan tetap perlu. Ia menyebut aset negara bagian dari kekuatan pertahanan. Ia menyampaikan hal itu Sabtu (22/11/2025).
Indonesia kini berada dalam percakapan global tentang keamanan SDA dan supremasi sipil. (*)