Audit BPK Lapas Cibinong diminta DPR untuk menelusuri pengelolaan anggaran dan aset setelah muncul temuan Ombudsman.
Audit BPK Lapas Cibinong diminta Anggota Komisi III DPR RI Abdullah setelah Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan.
Abdullah menilai pemeriksaan anggaran dan aset dapat membantu menelusuri ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan Lapas Cibinong.
Pengelolaan Aset Menjadi Sorotan
Menurut Abdullah, BPK perlu memeriksa penggunaan anggaran dan aset di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Ia menyebut audit dapat menjadi bagian dari upaya menelusuri kemungkinan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Selain itu, pemeriksaan tersebut dapat melihat pengelolaan aset yang menjadi perhatian setelah sidak Ombudsman.
Ombudsman Temukan Fasilitas di Area Lapas
Saat sidak, Ombudsman menemukan beberapa bangunan dengan fasilitas lengkap di dekat rumah dinas Kepala Lapas.
Tim menyebut warga binaan menghuni bangunan tersebut. Ombudsman juga menemukan televisi besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran.
Tak hanya itu, kawasan tersebut memiliki rencana pembangunan gym dan mini golf. Ombudsman juga menyebut adanya area parkir mobil mewah.
Di lapangan, Ombudsman memperoleh pengakuan warga binaan yang menyebut dirinya membayar untuk menempati hunian tersebut.
DPR Dorong Transparansi Penanganan
Sementara itu, Abdullah meminta Ditjen Imipas dan Polri menindaklanjuti dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
Ia membedakan kemungkinan pelanggaran administrasi dengan dugaan tindak pidana. Penanganannya perlu mengikuti hasil penyelidikan dan ketentuan hukum.
Lebih jauh, Abdullah meminta perkembangan penanganan kasus disampaikan secara transparan kepada publik.
Menurutnya, audit BPK menjadi salah satu bagian untuk melihat pengelolaan anggaran dan aset secara lebih menyeluruh.
Di sisi lain, Komisi XIII DPR juga akan memanggil Ombudsman dan jajaran pemasyarakatan pada Senin (28/9) untuk mengonfirmasi temuan di Lapas Cibinong.
