DPR RI resmi mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa, 6 Oktober 2026. Aturan ini kini mengatur pesangon pekerja PKWT dan menegaskan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh kontrak.
Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I DPR RI 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Delapan fraksi di DPR menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelum resmi disahkan.
Pengesahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan yang diucapkan pada 31 Oktober 2024 itu meminta DPR dan pemerintah memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. MK memberi tenggat waktu dua tahun, sehingga batas akhirnya jatuh pada 31 Oktober 2026.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan tercatat memuat 23 bab dan 313 pasal, menurut catatan Panitia Kerja DPR yang dikutip CNN Indonesia. Aturan ini juga memperkuat kembali peran Kebutuhan Hidup Layak dalam penetapan upah minimum, sebagaimana diberitakan Okezone. Secara umum, beleid ini mengatur pengupahan, waktu kerja, hingga perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.
PKWT Kini Maksimal Empat Tahun dan Dapat Pesangon
Salah satu perubahan terbesar dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan menyentuh skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan rincian durasi kontrak tersebut kepada media, Rabu (7/10).
Menurut Said, pekerja kontrak dapat menjalani PKWT selama dua tahun. Kontrak itu lalu bisa diperpanjang maksimal satu tahun, kemudian diperpanjang sekali lagi selama satu tahun. Total masa kontrak pun dapat mencapai empat tahun.
Perubahan paling mencolok terletak pada hak pesangon. Pekerja PKWT dan tenaga alih daya kini berhak atas pesangon yang dihitung berdasarkan masa kerja mereka, mengikuti pola perhitungan pekerja tetap.
Besaran pesangon dihitung satu bulan upah untuk setiap satu tahun masa kerja. Dengan batas kontrak empat tahun, nilai pesangon maksimal yang bisa diterima pekerja kontrak mencapai empat bulan upah.
Outsourcing Dibatasi, BPJS Ketenagakerjaan Jadi Jaminan Wajib
UU Pelindungan Ketenagakerjaan turut memperketat penggunaan tenaga outsourcing di perusahaan. Said Iqbal menegaskan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan kini dibatasi secara spesifik.
"Hanya boleh empat jenis pekerjaan," ujar Said, merujuk pada kegiatan penunjang katering, keamanan, kebersihan, dan jasa pengemudi.
Ia menambahkan, perusahaan tambang, migas, dan BUMN wajib membentuk anak perusahaan untuk memakai tenaga alih daya. Skema itu disebut membuat hubungan kerja pekerja outsourcing menjadi lebih pasti, termasuk soal kepastian jaminan sosial mereka.
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama dalam beleid baru ini. Pekerja PKWT dan outsourcing dipastikan tetap mendapat akses program jaminan sosial ketenagakerjaan, sama seperti karyawan tetap. Ketentuan ini menutup celah yang selama ini kerap membuat status kepesertaan pekerja kontrak menggantung saat kontrak berakhir atau berganti perusahaan.
Respons Pengamat atas UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Pengamat Politik Bawono Kumoro menilai pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan patut diapresiasi. Ia menyebut beleid ini mempertegas posisi hukum pekerja di Indonesia.
"Mempertegas pelindungan hak pekerja atau hak buruh" menjadi salah satu substansi utama yang digarisbawahi Bawono, dikutip dari ANTARA, Rabu (7/10).
Bawono juga menyoroti penguatan prinsip nondiskriminasi dalam UU ini, mulai dari proses rekrutmen, pengupahan, hingga hubungan kerja. Menurutnya, aturan baru turut memperkuat hak pekerja untuk berorganisasi dalam hubungan industrial.
Sementara itu, KSPI dan Partai Buruh menyebut ketentuan soal pesangon pekerja kontrak merupakan usulan mereka dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Usulan tersebut kemudian diadopsi dalam draf final yang disahkan.
Meski telah disahkan, draf lengkap UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum dapat diakses publik maupun KSPI. Proses sinkronisasi antarpasal diperkirakan membutuhkan waktu dua minggu hingga satu bulan sebelum dokumen final masuk ke Kementerian Sekretariat Negara.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan membawa sejumlah perubahan signifikan bagi pekerja kontrak dan alih daya di Indonesia. Ketentuan pesangon PKWT, pembatasan outsourcing, dan penegasan jaminan BPJS Ketenagakerjaan menjadi poin krusial yang akan memengaruhi hubungan industrial ke depan.