Sidang korupsi kuota haji dengan terdakwa eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ahli keuangan negara dihadirkan tim hukum Yaqut untuk menjelaskan status dana haji, sementara isu kesehatan dan keselamatan jemaah mewarnai pembelaan.
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Yaqut Cholil Qoumas duduk sebagai terdakwa bersama Ishfah Abidal Aziz, yang akrab disapa Gus Alex. Keduanya didakwa terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024. Tribunnews melaporkan agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli meringankan dari pihak Yaqut.
Kasus ini bergulir sejak pertengahan tahun 2026. KPK resmi menahan Yaqut pada 9 Juli 2026 usai pelimpahan tahap dua. Sidang perdana pembacaan dakwaan kemudian digelar di PN Jakarta Pusat. Sejak saat itu, persidangan rutin menghadirkan saksi dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat Kemenag dan tokoh ormas Islam.
Ahli yang dihadirkan hari ini adalah pakar hukum keuangan negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang. Ia menegaskan dana haji tidak termasuk bagian keuangan negara. Menurut keterangannya, dana tersebut berstatus sebagai titipan jemaah, bukan aset pemerintah. Keterangan ini menjadi dasar argumen bahwa kebijakan kuota haji bersifat administratif, bukan tindak pidana korupsi.
Dakwaan Kerugian Negara dalam Sidang Korupsi Kuota Haji
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Yaqut merugikan negara hingga Rp622,09 miliar. Kerugian itu disebut muncul dari penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024. Beleid tersebut mengatur kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen haji khusus. Kompas.com mencatat kebijakan ini dianggap KPK merugikan keuangan negara.
Tim penasihat hukum Yaqut membantah tuduhan tersebut. Mereka menilai perkara ini semestinya masuk ranah administratif, bukan pidana. Ahli hukum pidana Romli Atmasasmita turut memberikan keterangan serupa dalam sidang sebelumnya. Ia menyebut kebijakan kuota haji Yaqut sah sesuai undang-undang, sebagaimana diberitakan Jawa Pos.
Kesehatan dan Keselamatan Jemaah Jadi Dasar Kebijakan
Isu kesehatan turut menjadi sorotan dalam rangkaian sidang korupsi kuota haji. Saksi meringankan, KH Miftah Faqih, menyebut kebijakan kuota tambahan lahir dari evaluasi penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Ia menyoroti kepadatan jemaah di Muzdalifah serta tingginya jumlah jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
"Jangan sampai negara, kementerian menjadi mesin pembunuhan bagi warganya, dalam hal ini jemaah haji," kata Miftah, dikutip dari Kompas.com. Ia menegaskan kebijakan haji wajib memperhitungkan kondisi kesehatan dan kemampuan fisik jemaah.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, memberikan kesaksian senada. "Keselamatan dan kenyamanan jemaah harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji," ujarnya, seperti dilaporkan Liputan6.com.
Anwar menilai skema kuota 50:50 turut mempertimbangkan kapasitas tenda serta kondisi fisik jemaah lansia. Tenda haji khusus dinilai lebih luas dan nyaman dibanding tenda reguler. Pertimbangan inilah yang disebut mendukung aspek kesehatan jemaah selama berada di Tanah Suci.
Juru bicara Kemenag periode 2022-2024, Mariana Aristyawati atau Anna Hasbie, turut bersaksi dalam sidang pekan ini. Antara melaporkan Anna menyebut pertimbangan pembagian kuota haji khusus sempat disampaikan KPK sendiri. Keterangan ini menambah dinamika perdebatan soal pihak yang sebenarnya mengusulkan skema kuota tambahan.
Pembelaan Tim Hukum Soal Arahan Presiden
Kuasa hukum Yaqut, Melissa Anggraini, mengaitkan skema 50:50 dengan arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Jurnas.com, arahan tersebut berkaitan dengan prinsip hifdzun nafs atau keselamatan jiwa. Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, turut dihadirkan sebagai saksi untuk memperkuat keterangan ini.
Melissa juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah saksi dari unsur DPR. Ia menyebut pihaknya kecewa karena dua saksi yang diminta tidak hadir dalam persidangan. Yaqut sebelumnya dituding menyuap panitia khusus DPR terkait kebijakan kuota haji tambahan.
Proses hukum ini dipastikan berlanjut pada pekan berikutnya. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat masih akan mendengarkan sejumlah ahli dan saksi lain. Publik kini menanti bagaimana pengadilan menilai perdebatan status dana haji serta pertimbangan kesehatan jemaah dalam kasus ini.