Nasional

Modal Politik Anom Widiyantoro Didalami KPK, Ini Faktanya

modal politik Anom Widiyantoro
modal politik Anom Widiyantoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami modal politik Anom Widiyantoro saat memeriksa Plt Bupati Pemalang Nurkholes sebagai saksi, Selasa (10/11/2026). Penyidikan ini menelusuri kebutuhan biaya kampanye Pilkada 2024 yang diduga berkaitan dengan penerimaan uang dalam perkara pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penyidik menggali pengetahuan Nurkholes mengenai kebutuhan dana politik Anom ketika mencalonkan diri hingga menjabat sebagai Bupati Pemalang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut juga mengonfirmasi keterangan sejumlah saksi sebelumnya. Keterangan Nurkholes dinilai relevan untuk menelusuri hubungan kebutuhan biaya kampanye dengan dugaan penerimaan uang oleh Anom.

KPK Telusuri Modal Politik Anom Widiyantoro

Dalam keterangannya kepada wartawan, Budi menegaskan fokus pendalaman penyidik terhadap saksi tersebut.

"Plt. Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh Bupati saat itu," kata Budi Prasetyo sebagaimana diberitakan ANTARA pada 11 November 2026.

Pendalaman tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan pemerasan yang menyeret Anom sebagai tersangka. KPK ingin mengungkap keterkaitan antara kebutuhan biaya politik dan dugaan penerimaan uang selama masa jabatannya.

Lima Saksi Masuk Agenda Pemeriksaan KPK

Nurkholes bukan satu-satunya saksi dalam agenda pemeriksaan Selasa. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang lainnya.

Mereka terdiri atas Suranto selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Dias Pamungkas, Dias Adi Dharma, serta Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan. Pemeriksaan Petronela dijadwalkan ulang.

Menurut laporan detikNews pada 11 November 2026, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengembangan perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang.

Empat Tersangka dalam Perkara Pemalang

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka setelah operasi tangkap tangan pada 28 Juli 2026. Mereka adalah Anom Widiyantoro, Mohamad Haris alias Gus Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto.

Dalam salah satu konstruksi perkara, KPK menduga Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris. Uang yang diduga terkumpul mencapai Rp1,98 miliar.

Sementara itu, klaster lainnya berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap Anom melalui Lilik dan Setya Budi Dias. KPK menduga keduanya menawarkan pengurusan perkara dengan memanfaatkan akses informasi penanganan perkara.

Laporan Media Indonesia pada 11 November 2026 juga menyoroti pendalaman KPK terhadap kemungkinan praktik serupa terjadi di luar Pemalang.

Penyidikan Masih Menelusuri Aliran Dana

Hingga 11 November 2026, pemeriksaan Nurkholes masih berstatus pemeriksaan saksi. Belum ada keterangan yang menyatakan dirinya menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

KPK masih perlu menguji keterangan para saksi, menelusuri aliran uang, serta mengungkap hubungan dugaan penerimaan dengan kebutuhan biaya kampanye.

Penelusuran modal politik Anom Widiyantoro menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan kasus ini. Hasil penyidikan selanjutnya akan menentukan sejauh mana keterkaitan biaya politik dengan dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang.