Nasional

Fokus Wapres Prabowo: Kualifikasi Cawapres Pengganti Gibran Jadi Sorotan

fokus wapres prabowo
fokus wapres prabowo

Jakarta, 14 November 2026 — Fokus wapres Prabowo kini tertuju pada kualifikasi cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. PDIP, Gerindra, dan PAN menyerahkan keputusan kepada Presiden, sementara MPR menetapkan batas pengajuan dua nama pada 18 November 2026.

Presiden Prabowo Subianto tengah menentukan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Jabatan wakil presiden dinyatakan kosong sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.

MPR kemudian mengirim surat permintaan kepada Presiden agar mengusulkan dua cawapres beserta kelengkapan persyaratan. Berdasarkan jadwal sidang paripurna MPR pada 2 Desember 2026, dua nama tersebut wajib diterima paling lambat Rabu, 18 November 2026.

Kualifikasi Cawapres Prabowo

Kualifikasi cawapres pengganti Gibran menjadi isu utama dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Secara administratif, calon wapres harus memenuhi persyaratan konstitusional dan hukum. MPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen serta keabsahan berkas kedua calon yang diajukan Presiden.

Di sisi politik, sejumlah partai mengusulkan kualifikasi tambahan. Golkar menilai calon harus sejalan dengan visi, misi, sikap, dan kebijakan Prabowo; memiliki legitimasi hukum, politik, serta sosial; dan mampu membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan.

NasDem menambahkan kriteria kecerdasan, wawasan internasional, dan kesetaraan kapasitas dengan Presiden. Sementara PAN menekankan kemampuan bekerja sama, loyalitas, komitmen terhadap NKRI, serta kesiapan mendukung tata kelola negara.

“Yang diajukan oleh presiden tentu adalah figur yang dapat bekerja sama dengan presiden, satu chemistry dan energi, yang dapat membantu tugas-tugas pemerintahan dan tata kelola negara, loyal dan komitmen kepada NKRI, serta pekerja keras,” ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (14/11/2026). [7][9]

PDIP Menyerahkan ke Prabowo

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan menentukan sendiri sosok pengganti Gibran. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan penentuan wakil presiden merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

Meski demikian, sejumlah nama kader PDIP disebut masuk bursa cawapres, termasuk Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. PDIP menegaskan belum ada pembicaraan langsung dengan Prabowo terkait posisi tersebut.

Sikap PDIP menunjukkan bahwa proses ini tidak semata urusan koalisi pemerintah. Presiden tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama, termasuk dari luar partai pengusung atau dari kalangan profesional.

Gerindra dan PAN Tidak Menyetor Nama

Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya keputusan pengusulan dua nama kepada Prabowo. Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso menyebut calon wapres perlu mampu membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan dan merealisasikan program prioritas dalam tiga tahun ke depan.

PAN juga memastikan tidak mengusulkan kader internalnya. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, tetapi membuka sinyal dukungan terhadap kader Gerindra sebagai calon pengganti Gibran. 

“Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” kata Zulkifli Hasan usai pertemuan para ketua umum partai dengan Prabowo di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026) malam.

Nama-nama Gerindra yang disebut berada dalam bursa antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Namun, Gerindra belum menetapkan usulan resmi.

Bursa Nama Pengganti Gibran

Sejumlah figur dari berbagai partai dan lingkungan pemerintahan disebut sebagai kandidat potensial. Golkar menyebut Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco, Sugiono, Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai nama yang dapat menjadi pertimbangan.

BBC Indonesia juga mencantumkan Pramono Anung, Anies Baswedan, Mahfud MD, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam daftar figur yang disorot publik. Daftar tersebut bukan keputusan resmi Presiden, melainkan peta politik yang berkembang sebelum pengajuan dua nama ke MPR.

Analis politik Arya Fernandes menilai Prabowo kemungkinan mempertimbangkan figur dari lingkaran terdekat, politisi Gerindra, atau tokoh nonpartai. Ia juga menyoroti pentingnya kompetensi ekonomi, dukungan politik, dan pengalaman jabatan publik bagi calon wapres.

“Investor akan sangat menunggu, dan nama yang akan dipilih akan menentukan apakah akan membuat investor trust atau tidak,” ujar Arya Fernandes, sebagaimana dikutip BBC.

Jadwal Pengisian Wapres

Proses pengisian kursi wakil presiden bergerak cepat. MPR telah menetapkan sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026.

Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama beserta berkas persyaratan paling lambat 18 November 2026. Setelah itu, MPR melakukan verifikasi administrasi sebelum kedua calon dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Seluruh proses harus selesai paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan, yakni paling lambat 11 Januari 2027. Dengan demikian, Indonesia dijadwalkan memiliki wakil presiden definitif sebelum batas konstitusional tersebut.

Fokus wapres Prabowo kini menuntut keseimbangan antara kesetiaan politik, kapasitas eksekusi, legitimasi publik, dan kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan. Keputusan dua nama yang akan diajukan ke MPR menjadi penentu arah kabinet Prabowo dalam periode berikutnya.