Ahrie Sonta dicopot Kadivkum Polri lewat mutasi pada Jumat, 20 November 2026, di tengah statusnya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Perwira tinggi itu kini menempati posisi baru sebagai Pati Yanma Polri, sementara kursi Kadivkum diisi Iksantyo Bagus Pramono.
Irjen Pol Ahrie Sonta resmi bergeser dari jabatan Kepala Divisi Hukum Kadivkum Polri ke posisi Perwira Tinggi Pati Yanma Polri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menandatangani mutasi ini lewat surat telegram bernomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Perubahan jabatan itu berlangsung bersamaan dengan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menjerat sejumlah jenderal polisi.
Mutasi Ahrie Sonta dari Kadivkum Beriringan dengan Proses Hukum
Pencopotan Ahrie Sonta bukan langkah tunggal dalam rotasi kali ini. Dua perwira tinggi lain, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi, turut dimutasi ke posisi Pati Yanma Polri pada waktu bersamaan.
Ketiganya berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo bersama eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mutasi ini menjadi bagian dari rotasi besar yang melibatkan 704 personel perwira tinggi dan menengah di tubuh kepolisian.
Posisi Kadivkum yang ditinggalkan Ahrie kini diisi Brigjen Iksantyo Bagus Pramono. Sebelumnya, Iksantyo menjabat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Dokumentasi Informasi Hukum Divisi Hukum Polri. Pergantian ini memastikan Divisi Hukum Polri tetap memiliki pemimpin definitif di tengah sorotan publik terhadap institusi tersebut.
Status Tersangka dan Sanksi Etik Ahrie Sonta
Sebelum dimutasi, Ahrie Sonta telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 10 November 2026. Majelis etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepadanya atas pelanggaran kode etik terkait kasus penyadapan. Ahrie bersama Eko Hadi kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Ketiga tersangka, yaitu Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta, saat ini ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Polri.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo ini disebut telah berlangsung sejak 2025. Penyidik menduga tindakan penyadapan menyasar bukan hanya Presiden, tetapi juga sejumlah tokoh politik lain.
Para tersangka bahkan diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan jejak perbuatan mereka. Temuan ini memperkuat urgensi penyidikan lanjutan yang kini merambah ke dugaan tindak pidana makar.
Kasus Makar Jadi Pengembangan dari Perkara Penyadapan
Di sisi lain, penyidik Bareskrim Polri tengah mengembangkan dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo dari perkara penyadapan ilegal tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut sejumlah tersangka penyadapan turut dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus makar. "Ada tersangka penyadapan yang juga menjadi saksi di kasus makar," ujar Susatyo, Jumat, 20 November 2026 malam, usai memimpin penggeledahan di kawasan Bogor.
Penggeledahan itu dilakukan terhadap lima lokasi rumah yang diduga terkait dua nama baru dalam pusaran kasus makar, yakni Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin. Bareskrim menyatakan masih mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan tersangka pada perkara makar ini.
Gelar perkara untuk menentukan status hukum lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Sorotan terhadap kasus ini turut datang dari parlemen. Komisi III DPR RI sebelumnya menyatakan dukungan penuh atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi Ahrie Sonta, sejalan dengan prinsip akuntabilitas institusi kepolisian. Dukungan tersebut mencerminkan tekanan publik agar proses hukum terhadap para jenderal yang terlibat berjalan transparan dan tanpa pandang bulu.
Enam saksi dalam kasus penyadapan ini bahkan telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Langkah itu diambil mengingat posisi para tersangka yang notabene masih berpangkat jenderal aktif maupun purnawirawan di lingkungan Polri. Kondisi ini menambah kompleksitas penanganan perkara yang melibatkan banyak pihak berpengaruh.
Polri hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan spesifik penempatan Ahrie ke posisi Yanma. Status tersangka Ahrie dalam kasus penyadapan maupun potensi perannya sebagai saksi kasus makar pun belum berkekuatan hukum tetap. Publik kini menanti perkembangan proses banding kode etik serta arah penyidikan kasus makar yang masih terus berjalan.