Pemerintah Kejar Reindustrialisasi demi Kelas Menengah Baru

Reindustrialisasi kelas menengah baru menjadi agenda yang tengah didorong pemerintah untuk membalikkan tren deindustrialisasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan hasilnya terasa dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Reindustrialisasi kelas menengah baru disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu fokus utama pemerintah saat ini. Hal ini disampaikan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Ia menjelaskan, transformasi ekonomi Indonesia sebelumnya bergerak dari sektor pertanian menuju manufaktur. Namun proses ini terhenti setelah krisis ekonomi melanda.

Dari Deindustrialisasi Menuju Reindustrialisasi

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang lambat dalam beberapa waktu terakhir turut mempercepat proses deindustrialisasi. Aktivitas industri melemah, sementara daya serap tenaga kerja formal ikut menyusut.

Karena itu, pemerintah berupaya membalikkan arah tersebut. Reindustrialisasi digadang-gadang menjadi kunci memulihkan kekuatan sektor manufaktur nasional.

Target Waktu Pemulihan Industri

Purbaya menyebut proses pemulihan ini membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Ia memperkirakan hasilnya baru terlihat dalam satu hingga dua tahun mendatang.

“Jadi ke depan mungkin setahun, dua tahun kita akan harapkan masyarakat menengah kita semakin tumbuh lagi,” ujarnya.

Kaitan Reindustrialisasi dengan Kelas Menengah

Yang jadi sorotan, keberhasilan reindustrialisasi dinilai berdampak langsung pada kelompok kelas menengah. Sektor manufaktur yang pulih diyakini mampu membuka lebih banyak lapangan kerja formal.

Dengan lapangan kerja formal yang meningkat, pendapatan masyarakat kelas menengah pun berpeluang terdongkrak. Tak hanya itu, kondisi ini juga diharapkan memperbesar jumlah masyarakat yang naik ke kelompok kelas menengah baru.

Purbaya menegaskan langkah reindustrialisasi ini sejalan dengan target percepatan pertumbuhan ekonomi yang tengah dikejar pemerintah, termasuk dukungannya terhadap target 8 persen dari Presiden Prabowo Subianto.