Internasional

Pilot WNI Dilarang Israel, Kemlu RI Kecam Diskriminasi

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang

Pemerintah Indonesia mengecam kebijakan Israel yang melarang awak pesawat berkewarganegaraan Indonesia terbang ke Tel Aviv. Kecaman ini muncul setelah pesawat Ethiopian Airlines terpaksa putar balik karena salah satu pilotnya adalah warga negara Indonesia (WNI).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan sikap tegas atas insiden tersebut. Kemlu menilai pembatasan berdasarkan kewarganegaraan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dalam penerbangan internasional. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap kebijakan baru otoritas penerbangan Israel.

Kronologi Penerbangan Ethiopian Airlines ke Tel Aviv

Insiden bermula dari penerbangan kargo Ethiopian Airlines dari Addis Ababa menuju Tel Aviv. Pesawat sempat mengudara sekitar satu jam sebelum otoritas Israel memerintahkan pesawat kembali ke Ethiopia. Saat perintah itu dikeluarkan, pesawat masih berada di wilayah udara Ethiopia.

Otoritas Israel mengetahui salah satu pilot bertugas berkewarganegaraan Indonesia setelah daftar kru diterima. Israel lantas meminta Ethiopian Airlines mengganti pilot tersebut sebelum penerbangan dilanjutkan. Pesawat akhirnya mendarat kembali di Addis Ababa untuk proses pergantian awak.

Setelah pilot WNI digantikan, pesawat kembali diberangkatkan dan tiba di Tel Aviv sesuai jadwal. Ethiopian Airlines mengakui adanya kesalahan dalam penanganan kasus ini. Maskapai menyebut sebelumnya tidak mengetahui bahwa pilot berkewarganegaraan Indonesia masuk daftar larangan terbang ke Israel.

Kemlu RI Kecam Kebijakan Pilot WNI Dilarang Israel

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyampaikan kecaman resmi pemerintah Indonesia. Ia menegaskan kebijakan Israel tersebut melanggar prinsip dasar penerbangan internasional yang adil.

"Indonesia mencatat Israel membatasi awak pesawat dari negara tertentu, termasuk Indonesia, hanya berdasarkan faktor kewarganegaraan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan semangat fasilitasi penerbangan internasional," kata Yvonne, dikutip dari Antara, Kamis (15/10/2026).

Yvonne mengakui setiap otoritas penerbangan berhak menetapkan aturan keamanan bagi awak pesawat. Meski begitu, penerapannya harus berdasar pertimbangan objektif, bukan motif politik semata.

"Tetapi, standar tersebut mesti ditetapkan secara objektif dan proporsional, bukan atas dasar pertimbangan politis atau kewarganegaraan," ujar Yvonne menambahkan.

Nasib Pilot WNI dan Langkah KBRI Addis Ababa

Kemlu RI memastikan pilot WNI yang terdampak kini sudah mendapat penugasan pada rute penerbangan lain. Informasi itu diperoleh pemerintah langsung dari pihak Ethiopian Airlines pascainsiden.

KBRI Addis Ababa terus menjalin komunikasi aktif dengan maskapai tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan hak-hak sang pilot sebagai pekerja tetap terpenuhi sepenuhnya.

Ethiopian Airlines menjelaskan kurangnya koordinasi internal menjadi penyebab insiden ini terjadi. KBRI Addis Ababa pun mendorong maskapai melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Indonesia diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, pemerintah memanfaatkan berbagai jalur komunikasi yang tersedia, termasuk melalui Ethiopia, demi melindungi kepentingan WNI.

Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan kembali sikap Indonesia yang konsisten menolak segala bentuk diskriminasi terhadap warganya di dunia internasional, termasuk dalam sektor penerbangan sipil.