Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan tudingan keras terhadap politikus Arab saat parlemen baru Israel dilantik di Knesset, Selasa (10/11/2026). Pernyataan itu memicu kecaman luas dari koalisi partai Arab yang menilai Netanyahu tengah dilanda histeria menjelang pembentukan pemerintahan baru.
Pelantikan Parlemen Baru Israel di Tengah Ketegangan
Upacara pelantikan parlemen ke-26 Israel berlangsung di Yerusalem pada Selasa petang waktu setempat. Sebanyak 120 anggota Knesset resmi dilantik usai pemilihan umum legislatif yang digelar akhir Oktober lalu. Namun suasana khidmat upacara berubah tegang begitu Netanyahu naik mimbar untuk berpidato.
Mengutip laporan Haaretz, Netanyahu menyampaikan pidato di sela acara toast perayaan pelantikan. Ia awalnya mengajak rivalnya, Gadi Eisenkot, membentuk pemerintahan persatuan. Namun nada pidatonya berubah drastis saat menyinggung partai-partai Arab di parlemen.
Netanyahu Sebut Politikus Arab Ancaman bagi Negara Yahudi
Dalam pidatonya, Netanyahu menuding politikus Arab menyimpan agenda tersembunyi. Ia menyebut partai Arab sebagai "kuda Troya" yang sebenarnya menginginkan kehancuran negara Yahudi.
"Tujuan mereka sebenarnya adalah kehancuran negara Yahudi," kata Netanyahu, sebagaimana dikutip France 24, Selasa (10/11/2026).
Netanyahu juga menyamakan dua partai besar berbasis pemilih Arab, Joint List dan United Arab List, meski keduanya memiliki pandangan politik berbeda. Ia menuntut partai Arab mengakui identitas Israel sebagai negara Yahudi dan menyatakan Hamas sebagai organisasi teroris.
Pernyataan tersebut langsung memicu interupsi di ruang sidang. Sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi memilih walk out, sementara yang lain melontarkan interupsi keras kepada Netanyahu.
Koalisi Arab Balas Tudingan Netanyahu
Koalisi Joint List, yang dipimpin Yousef Jabareen, merespons cepat tudingan Netanyahu. Koalisi menyebut tirade sang perdana menteri sementara itu tidak berdasar dan penuh kebencian.
"Netanyahu sedang dilanda histeria total," demikian pernyataan resmi Joint List, dikutip ANTARA, Rabu (11/11/2026).
Joint List turut menyebut pidato Netanyahu "tidak terkendali, menghasut, dan rasis". Koalisi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para pemilihnya untuk menggulingkan Netanyahu dari kursi perdana menteri.
Mansour Abbas, pemimpin United Arab List atau Raam, turut menanggapi tudingan tersebut di dalam ruang sidang. Ia menegaskan partainya tidak pernah berniat mendirikan negara Arab atau negara Islam di wilayah Israel.
"Kami tidak ingin mendirikan negara Islam, negara Arab, atau apa pun di sini. Negara Israel telah berdiri, dan kami mendefinisikan diri sebagai warga negara Israel," ujar Abbas, seperti dilaporkan Haaretz.
Peta Kekuatan Parlemen Pasca Pemilu Buntu
Pemilihan umum legislatif Israel akhir Oktober lalu menghasilkan parlemen yang terbelah. Blok partai pimpinan Eisenkot menguasai 48 dari 120 kursi Knesset, sementara blok pendukung Netanyahu meraih 53 kursi.
Joint List dan United Arab List secara gabungan memegang 19 kursi parlemen. Jumlah suara ini berpotensi menentukan arah koalisi pemerintahan baru Israel, mengingat baik blok Netanyahu maupun Eisenkot sama-sama belum meraih mayoritas mutlak 61 kursi.
Meski demikian, para tokoh oposisi disebut masih enggan menggandeng partai Arab secara terbuka demi membentuk pemerintahan. Keengganan ini mencerminkan dilema politik lama di Israel terkait posisi warga Arab yang mencakup sekitar 20 persen populasi negara tersebut.
Eisenkot Tolak Ajakan Netanyahu
Gadi Eisenkot, politikus yang menerima mandat awal membentuk pemerintahan baru, menolak ajakan unity government dari Netanyahu. Ia menilai Netanyahu tidak layak lagi menjabat sebagai perdana menteri.
Berdasarkan laporan Liputan6, Eisenkot juga berjanji akan membatalkan sejumlah kebijakan Netanyahu apabila berhasil membentuk pemerintahan baru. Ia menyinggung tudingan Netanyahu bahwa partai Arab telah "mencuri" kemenangan pemilu, namun tudingan itu tak pernah disertai bukti konkret.
Proses pembentukan pemerintahan Israel sendiri belum rampung. Ketua parlemen yang menjabat sementara dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk memilih penggantinya pada 17 November mendatang.
Dampak bagi Kawasan dan Hubungan Internasional
Ketegangan politik internal Israel ini turut menjadi sorotan di kawasan Timur Tengah. Sejumlah analis mengingatkan pemerintahan baru Israel perlu menjaga hubungan dengan Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab di tengah situasi domestik yang memanas.
Bagi publik Indonesia, perkembangan politik Israel ini relevan mengingat dampaknya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah secara lebih luas, termasuk isu Palestina yang terus menjadi perhatian global.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari kantor Netanyahu terkait reaksi keras koalisi Arab. Proses pembentukan pemerintahan baru Israel dipastikan masih akan diwarnai dinamika politik antara blok Netanyahu, blok Eisenkot, dan partai-partai Arab di parlemen.