DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026-2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang publik selama 18 tahun sejak RUU tersebut pertama kali diusulkan pada 2008.
Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang paripurna sebelum mengetuk palu tanda persetujuan. Seluruh fraksi menyatakan setuju saat Puan meminta konfirmasi akhir kepada peserta sidang.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pengesahan ini sebagai buah kerja panjang sejak September 2025. "Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," ujar Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan.
Isi RUU Perampasan Aset yang Disahkan
Draf RUU Perampasan Aset memuat 74 pasal dalam 40 halaman. Pembahasan rancangan ini telah melalui 87 kali rapat dengar pendapat umum bersama berbagai kelompok masyarakat, mulai dari akademisi, penegak hukum, hingga organisasi masyarakat sipil.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan beleid ini mengatur skema perampasan aset melalui jalur pidana maupun tanpa pidana atau in rem. Aturan turut mencakup pembentukan badan khusus di bawah Presiden untuk mengelola dan mengawasi aset hasil rampasan secara berkala.
RUU turut mengatur pendanaan penyelenggaraan perampasan aset agar pelaksanaannya berjalan akuntabel. Pengawasan dilakukan secara berkala supaya proses pengelolaan aset rampasan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik juga menjadi bagian penting dalam RUU Perampasan Aset. Mekanisme pengembalian aset kepada korban turut diatur agar pemulihan kerugian berjalan lebih adil dan transparan bagi semua pihak terdampak.
Pemerintah menegaskan RUU Perampasan Aset turut menyasar aset hasil tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Penerapan teknologi turut disiapkan agar penelusuran dan penyitaan aset berjalan lebih cepat dan transparan.
Perjalanan RUU Perampasan Aset Sejak 2008
Wakil Fraksi PKS Nasir Djamil mengingatkan bahwa rancangan aturan ini sempat mangkrak bertahun-tahun di parlemen. "Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," kata Nasir Djamil dalam forum yang sama.
Proses pembahasan RUU Perampasan Aset sempat tertunda berkali-kali akibat perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR soal cakupan kewenangan. Pembahasan baru benar-benar intensif setelah Komisi III membentuk panitia kerja khusus pada 2025 untuk merampungkan seluruh daftar inventarisasi masalah.
Tuntutan percepatan pengesahan sempat kembali menguat setelah muncul desakan dari warga Pati, Jawa Tengah. Desakan itu turut mendorong Komisi III mempercepat pembahasan hingga rampung pada pembicaraan tingkat I, Rabu (18/11/2026).
Catatan Kritis soal RUU Perampasan Aset
Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat UGM menyoroti sejumlah kelemahan dalam draf RUU Perampasan Aset. Lembaga pengawasan khusus, menurut Pukat, berpotensi tumpang tindih kewenangan karena KPK tidak disebut secara eksplisit dalam beleid baru ini.
Pukat UGM juga mencatat RUU ini belum mengatur unexplained wealth atau kekayaan tak wajar milik pejabat negara. Catatan lain menyoroti naskah final yang belum sepenuhnya dibuka kepada publik sebelum disahkan.
Pemerintah menargetkan penyusunan aturan turunan RUU Perampasan Aset rampung dalam waktu dekat agar penerapannya tidak tertunda. Badan pengelola aset yang baru dibentuk diharapkan mulai bekerja begitu peraturan pelaksana diterbitkan.
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi penanda babak baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Implementasi di lapangan akan menentukan sejauh mana aturan ini efektif memulihkan kerugian negara dan korban. Masyarakat kini menanti aturan turunan agar penerapan RUU Perampasan Aset berjalan optimal.