Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) meminta aparat menyelidiki temuan titik panas pada periode Agustus hingga Oktober 2026 di tiga konsesi yang terafiliasi Djarum Group.
JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) pada Rabu, 18 November 2026, meminta penegak hukum menyelidiki temuan titik panas atau hotspot di wilayah konsesi tiga perusahaan yang terafiliasi Djarum Group. Organisasi lingkungan itu menilai kebakaran hutan dan lahan serta gambut memerlukan pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar penanganan darurat.
Tiga perusahaan yang disorot adalah PT Wana Hijau Pesaguan, PT Fajar Surya Swadaya, dan PT Silva Rimba Lestari. WAHLI menegaskan temuan titik panas belum otomatis membuktikan perusahaan sebagai pelaku pembakaran. Namun, temuan itu dinilai sebagai indikasi awal yang wajib ditelusuri melalui pemeriksaan lapangan dan evaluasi kepatuhan.
Tiga Daerah Terdampak Disorot
PT Wana Hijau Pesaguan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 80.024 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wilayah tersebut menjadi salah satu titik yang perlu diperiksa aparat setelah kemunculan titik panas selama Agustus hingga Oktober 2026.
PT Fajar Surya Swadaya memegang konsesi HTI seluas 370.000 hektare. Area konsesinya mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser di Kalimantan Timur, serta sebagian wilayah Kalimantan Barat.
Sementara itu, PT Silva Rimba Lestari mengoperasikan PBPH konsesi HTI seluas sekitar 88.000 hektare. Konsesi tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WAHLI, Umi Ma’rufah, menyampaikan pandangan itu kepada wartawan di Jakarta. Ia menilai persoalan kebakaran tidak cukup dibaca sebagai persoalan ekologis semata.
“Karhutla tidak bisa lagi dilihat semata-mata sebagai persoalan ekologis, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola penguasaan lahan dan aktivitas bisnis korporasi,” ujarnya.
WAHLI Minta Investigasi Menyeluruh
WAHLI menekankan bahwa kemunculan titik panas di tiga konsesi tersebut harus segera ditindaklanjuti. Organisasi itu meminta aparat melakukan investigasi menyeluruh, termasuk memeriksa kondisi lapangan, aktivitas operasional perusahaan, serta bukti yang relevan.
“Temuan hotspot di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh,” kata Umi.
Organisasi lingkungan itu juga meminta pemerintah menelusuri struktur kepemilikan perusahaan hingga pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership. Menurut WAHLI, langkah itu penting agar pertanggungjawaban hukum tidak berhenti pada pekerja lapangan.
Permintaan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap jaringan bisnis Djarum Group. Pada kasus terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan penyimpangan tata kelola cukai yang melibatkan PT Djarum dan sejumlah perusahaan afiliasinya. KPK menyatakan masih mengumpulkan bukti dan belum menetapkan tersangka.
Gambut Lindung Jadi Titik Kritis
Analisis Pantau Gambut mencatat 263.558,59 hektare area terbakar berada di area indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026. Luasan itu setara 50,14 persen dari total area Kesatuan Hidrologis Gambut yang terbakar secara nasional pada periode yang sama.
Data tersebut juga mencatat sekitar 39.055 hektare kebakaran di area Hak Guna Usaha perkebunan. Adapun kebakaran di wilayah konsesi PBPH mencapai 20.248 hektare.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 mewajibkan pemegang izin menjaga fungsi hidrologis ekosistem gambut lindung. WAHLI menilai aturan tersebut perlu ditegakkan secara konsisten, terutama pada wilayah rawan kebakaran.
Umi menilai penegakan hukum lingkungan belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan ekosistem. Ia menekankan bahwa keberanian aparat dalam memeriksa korporasi besar harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan korporasi besar,” pungkasnya.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari ketiga perusahaan terkait temuan titik panas yang disampaikan WAHLI. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga belum mengumumkan hasil pemeriksaan lapangan atau penetapan pihak yang bertanggung jawab.
Temuan ini menempatkan perlindungan gambut, pengawasan konsesi, dan penegakan hukum lingkungan sebagai isu yang saling terkait. Langkah investigasi yang cepat dan transparan menjadi kunci untuk memastikan daerah terdampak memperoleh kepastian serta perlindungan yang memadai.