YouTube hingga Instagram Ditunggu Patuh Aturan PP Tunas Hari Ini

Cakrawala World – Sejumlah platform digital global masih ditunggu kepatuhannya terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas) yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Pemerintah menegaskan tidak ada kompromi bagi platform yang belum menyesuaikan kebijakan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut terdapat empat platform besar yang belum menunjukkan langkah kepatuhan, yakni YouTube, Facebook, Instagram, dan Threads. Kondisi ini menempatkan kepatuhan platform digital sebagai isu krusial dalam tahap awal implementasi kebijakan.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan dan setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum,” tegasnya.

Pertanyaan utama dalam situasi ini adalah bagaimana pemerintah memastikan platform global benar-benar mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Empat Platform Belum Tunjukkan Kepatuhan

Hingga hari pertama implementasi, pemerintah masih menunggu langkah konkret dari YouTube, Facebook, Instagram, dan Threads. Keempat platform ini belum mengumumkan perubahan kebijakan usia pengguna secara terbuka.

Padahal, regulasi PP Tunas secara jelas mengatur pembatasan akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Aturan ini menuntut platform untuk melakukan penyesuaian sistem, termasuk verifikasi usia dan pembatasan akun.

Yang kerap luput diperhatikan, keterlambatan respons platform dapat berdampak pada proses perlindungan anak di ruang digital yang menjadi tujuan utama kebijakan ini.

Pemerintah Siapkan Langkah Penegakan

Di sisi lain, pemerintah telah menegaskan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil langkah penegakan terhadap platform yang tidak patuh.

Sanksi Menjadi Opsi Terbuka

Meutya Hafid menyatakan bahwa langkah penegakan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup kemungkinan sanksi terhadap platform yang tidak memenuhi kewajiban.

Dalam praktiknya, pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi PP Tunas tidak hanya bergantung pada kesadaran platform, tetapi juga pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Sementara itu, beberapa platform lain seperti TikTok, X, dan Bigo Live telah menunjukkan arah kepatuhan, meski dengan tingkat kesiapan yang berbeda.

Perbedaan respons ini memperlihatkan bahwa kepatuhan platform digital masih berada dalam fase transisi. Pemerintah menempatkan tekanan pada platform global untuk segera menyesuaikan sistem mereka dengan aturan yang berlaku di Indonesia.