Ajudan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Asky Rizal Toding, resmi minta maaf pada Rabu (21/10/2026) usai menyenggol mahasiswa GMNI Samarinda. Insiden itu terjadi saat demonstrasi penolakan karhutla di Samarinda, Senin (19/10) petang.
Permintaan maaf itu disampaikan Asky lewat sebuah video klarifikasi. Video tersebut beredar luas di media sosial sejak Rabu pagi. Banyak warganet menyoroti sikapnya yang dianggap berlebihan terhadap peserta aksi.
Dalam video itu, Asky mengaku tindakannya terhadap peserta aksi di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim sangat arogan. Ia menyebut kejadian itu berlangsung Senin sore, sekitar pukul 18.00 WITA, di halaman Masjid Nurul Mu'minin, Kompleks Pemprov Kaltim.
Kronologi Insiden Ajudan Gubernur Kaltim dan Mahasiswa GMNI
Aksi GMNI Samarinda digelar sejak sore hari untuk menyuarakan penolakan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan. Massa berkumpul di depan Kantor Gubernur Kaltim sejak siang. Gubernur Rudy Mas'ud sendiri belum sempat menemui para pendemo karena sejumlah agenda lain.
Ketegangan muncul menjelang Magrib. Rudy hendak berjalan menuju Masjid Nurul Mu'minin untuk menunaikan salat. Massa aksi yang sudah berkumpul di sekitar area masjid itu pun sempat menghadang rombongan gubernur.
Dikutip dari Detik, Tim Ahli Gubernur Kaltim Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sudarno, membenarkan adanya kontak fisik tersebut. "Pada saat Pak Gubernur masuk, sebenarnya sudah dihadang sama teman-teman itu. Walaupun ada celetukan-celetukan kecil," ujarnya.
Dalam video yang beredar, seorang demonstran perempuan terlihat mengalami kontak fisik hingga ponselnya terjatuh. Sumber lain menyebut mahasiswi itu bernama Rossa Tri Rahmawati, kader GMNI Samarinda yang sedang merekam momen tersebut.
Ajudan Gubernur Kaltim Minta Maaf Usai Videonya Viral
Asky Rizal Toding akhirnya buka suara lewat video permintaan maaf. Ia menyampaikan penyesalan secara terbuka kepada mahasiswa dan masyarakat Kaltim.
Dikutip dari Suara.com, Rabu (21/10), Asky menyebut perbuatannya murni spontan. "Tidak ada pembenaran atas perbuatan saya dan saya melakukan tindakan tersebut secara spontan, dan tanpa ada instruksi dari siapapun," tuturnya.
Ia juga menegaskan tidak ada arahan dari pihak mana pun atas tindakannya itu. Asky mengaku menyesali perbuatan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa maupun warga.
Permintaan maafnya ditutup dengan janji tidak akan mengulangi kejadian serupa. "Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua tindakan saya yang terlalu berlebihan, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali," pungkasnya dalam video tersebut.
Pemprov Kaltim dan Polisi Ikut Buka Suara
Bukan hanya Asky yang meminta maaf. Pemerintah Provinsi Kaltim turut menyampaikan permohonan maaf resmi atas insiden tersebut.
Dikutip dari Kitamudamedia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan ajudan gubernur itu merupakan personel kepolisian yang diperbantukan. Ririn turut memaparkan padatnya agenda Rudy Mas'ud pada hari kejadian.
"Kita mengetahui bahwa kondisi saat itu Pak Gubernur lagi sibuk, lagi banyak kegiatan," kata Ririn. Ia menegaskan insiden ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kaltim ke depan.
"Jadi kami intinya ke depan ini menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi Kaltim," ujarnya, sembari menambahkan permintaan maaf resmi atas nama pemerintah daerah.
Sudarno turut menegaskan bahwa tindakan fisik terhadap demonstran tidak bisa dibenarkan. Pernyataan itu ia sampaikan meski situasi di lapangan sempat memanas.
"Kontak fisik yang dilakukan Aski (ajudan) itu tidak ada yang dibenarkan, enggak ada yang membenarkan," tegasnya, dikutip dari Detik.
Insiden ini turut menarik perhatian pengamat kepolisian. Indonesia Police Watch (IPW) bahkan meminta agar ajudan tersebut ditarik dari tugas pengawalan dan diberi sanksi tegas, mengingat statusnya sebagai personel Polri yang diperbantukan ke Pemprov Kaltim.
Polda Kaltim turut merespons dugaan arogansi ini dan tengah melakukan evaluasi internal terhadap personel yang terlibat dalam insiden tersebut.
Hingga Rabu sore, video permintaan maaf Asky Rizal Toding masih menjadi perbincangan hangat warganet Kaltim maupun nasional. Pemprov Kaltim menyatakan kejadian ini akan dijadikan pelajaran agar pengawalan kepala daerah ke depan lebih humanis terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
