UMP 2027 menjadi perhatian pekerja Jakarta hingga 28 Oktober 2026 setelah KSPI mengusulkan kenaikan 7,5–9,5 persen. Pemerintah masih membahas kebijakannya, sementara pengusaha meminta perhitungan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kemampuan usaha.
JAKARTA — Perdebatan upah minimum tahun mendatang belum menghasilkan persentase kenaikan resmi. Angka 7,5–9,5 persen merupakan tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh, bukan keputusan pemerintah.
Perbedaan tersebut penting bagi pekerja yang mulai memperkirakan pendapatan tahun depan. Besaran usulan belum bisa menjadi dasar memastikan nominal upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota pada 2027.
Dalam perkembangan pada 27 Oktober 2026, pemerintah menyampaikan target pembahasan internal. Kalangan pengusaha juga memberikan tanggapan terhadap tuntutan buruh, dengan menekankan kebutuhan data dan dialog pengupahan.
UMP 2027 Masih Dibahas, Gubernur Menentukan Besaran
Menurut laporan Katadata pada 27 Oktober 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan internal UMP selesai akhir November. Pemerintah akan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional serta dewan pengupahan daerah dalam proses tersebut.
Yassierli menjelaskan bahwa besaran kenaikan menjadi keputusan gubernur dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Provinsi. Dengan demikian, tuntutan persentase secara nasional tidak otomatis menjadi kenaikan yang sama untuk seluruh wilayah.
Pembahasan pemerintah juga mencakup kebutuhan hidup layak atau KHL dan survei. Hasil dialog akan menjadi pertimbangan mengenai kebutuhan pengaturan lebih lanjut.
Target pembahasan internal itu perlu dibedakan dari permintaan buruh mengenai waktu penetapan. Said Iqbal meminta pemerintah menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi pada 1 November 2026.
Tanggal tersebut merupakan bagian dari tuntutan KSPI. Karena itu, pembaca tidak seharusnya menganggapnya sebagai pengumuman jadwal resmi pemerintah berdasarkan pernyataan buruh semata.
Buruh Jakarta Menyiapkan Pengawalan di Daerah
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai pertimbangan tuntutan kenaikan. Organisasinya juga mendorong penggunaan indeks tertentu pada batas tertinggi dalam formula pengupahan.
“Dengan demikian, kenaikan upah minimum tahun 2027, permintaan, usulan, atau saran dari buruh adalah berkisar 7,5% sampai dengan 9,5%,” ujar Said, sebagaimana dikutip Katadata.
KSPI dan Partai Buruh menyiapkan aksi bergelombang pada 15–30 Oktober 2026 untuk mengawal penetapan upah di daerah. Untuk Jakarta, Said menyebut kantor gubernur sebagai sasaran penyampaian aspirasi.
Namun, rencana aksi tidak sama dengan laporan pelaksanaan. Informasi tersebut belum membuktikan adanya demonstrasi pada tanggal tertentu sepanjang 24–28 Oktober tanpa konfirmasi kegiatan di lapangan.
Said juga menempatkan kenaikan upah sebagai upaya memperkuat daya beli. Menurut pandangannya, peningkatan kemampuan belanja pekerja dapat mendukung konsumsi dan kegiatan ekonomi.
Pengusaha Meminta Dasar Perhitungan yang Terukur
Dari sisi pengusaha, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam menyampaikan bahwa pembahasan formal rekomendasi UMP belum berlangsung di Depenas. Ia menyampaikan keterangan tersebut kepada Kontan pada 27 Oktober 2026.
Menurut Bob, pembentukan keanggotaan baru masih berjalan setelah masa berlaku surat keputusan periode sebelumnya berakhir. Keterangan ini menggambarkan posisi pembahasan yang ia ketahui saat memberikan tanggapan.
Bob menjelaskan bahwa penghitungan penyesuaian upah mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Ia juga menekankan produktivitas, keberlangsungan usaha, serta kemampuan sektor usaha menyerap tenaga kerja.
Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo belum menyatakan menerima atau menolak usulan secara menyeluruh. Dalam laporan Kontan pada tanggal yang sama, ia meminta dasar perhitungan yang mencerminkan keadaan sebenarnya.
HIPMI juga belum menetapkan usulan persentase kenaikan secara resmi. Ade menilai kondisi perusahaan berbeda, termasuk tekanan biaya produksi, energi, bahan baku, dan pembiayaan.
Nominal Upah Daerah Menunggu Keputusan Resmi
Bagi pekerja Jakarta, perkembangan terpenting saat ini adalah membedakan aspirasi buruh, tanggapan pengusaha, dan keputusan pemerintah. Ketiganya memiliki kedudukan berbeda dalam pembahasan pengupahan.
Usulan kenaikan belum memberikan kepastian tambahan pendapatan dalam rupiah. Penghitungan nominal membutuhkan persentase final serta keputusan upah yang berlaku pada wilayah masing-masing.
Hingga perkembangan yang terverifikasi pada 28 Oktober 2026, sumber-sumber tersebut belum memberikan nominal final UMP Jakarta 2027. Pembahasan masih mempertemukan tuntutan perlindungan daya beli dengan pertimbangan produktivitas dan keberlangsungan usaha.
