6.000 Pegawai Kementerian PU Terindikasi Judol, Menteri Ungkap Data PPATK

6.000 pegawai Kementerian PU terindikasi judol berdasarkan data PPATK, sementara ribuan ASN lainnya diduga memanipulasi absensi elektronik di lingkungan kementerian.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap sekitar 6.000 aparatur sipil negara di kementeriannya terindikasi melakukan transaksi judi online. Informasi tersebut berasal dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dody menyebut temuan itu menjadi salah satu alasan pemerintah memperketat pengawasan internal dan melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU.

“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” ujar Dody dalam sebuah podcast, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (15/7).

Saat ini, Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara. Dengan demikian, jumlah pegawai yang terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online mencapai sekitar 15 persen dari total ASN di kementerian tersebut.

Data PPATK dan Dugaan Manipulasi Absensi ASN

Meski begitu, Dody menegaskan data PPATK tersebut belum dapat menjadi bukti bahwa seluruh pegawai telah melakukan tindak pidana. Sebab, setiap transaksi masih memerlukan pemeriksaan lanjutan.

Dalam praktiknya, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui identitas pemilik rekening, pola transaksi, serta kemungkinan keterkaitan dengan situs maupun bandar judi online.

Hingga kini, Kementerian PU belum merinci nilai transaksi, periode pemantauan, maupun jumlah pegawai yang telah menerima sanksi disiplin.

Selain persoalan judi online, Dody juga menyoroti dugaan manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai. Angka tersebut setara dengan hampir satu dari sepuluh ASN di kementerian.

“Bayangkan, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” katanya.

Menurut Dody, pelanggaran tersebut terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki dan pengawasannya diperketat. Namun, ia mengakui proses penindakan sebelumnya berjalan lambat.

Yang menjadi sorotan, hubungan pertemanan antarkelompok maupun sesama angkatan pegawai disebut membuat mekanisme pemeriksaan tidak berjalan optimal. Akibatnya, sejumlah kasus dugaan pelanggaran disiplin sulit berlanjut ke tahap penindakan.

Sampai saat ini, Dody belum menjelaskan modus manipulasi absensi yang digunakan. Ia juga belum memerinci apakah ribuan pelanggaran tersebut terjadi secara bersamaan atau berasal dari hasil pemeriksaan dalam periode tertentu.