Teror Aktivis Lingkungan

Gelombang Intimidasi Kritik Bencana, Kompolnas Angkat Isu Nasional

CakrawalaWorld.net —Gelombang intimidasi terhadap aktivis dan kreator konten yang mengkritik penanganan bencana di Sumatera berkembang menjadi isu nasional. Komisi Kepolisian Nasional menilai rangkaian teror tersebut perlu ditangani secara cepat dan transparan.

Sejumlah laporan sejak akhir Desember 2025 mencatat teror berupa pengiriman bangkai ayam, pelemparan telur busuk, perusakan kendaraan, hingga serangan bom molotov. Korban diketahui aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kreator konten Sherly Annavita melaporkan teror setelah menyampaikan kritik soal respons pemerintah terhadap korban bencana.

Saya hanya menyampaikan kepedulian terhadap korban. Teror ini jelas bertujuan membungkam,” ujar Sherly, Senin (29/12/2025).

Tekanan serupa dialami DJ Donny atau Ramon Dony Adam. Rumahnya diserang bom molotov pada 31 Desember 2025 dini hari. Ancaman juga dikirimkan melalui paket bangkai ayam.

Saya sudah melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Ini bukan hanya soal saya,” kata Donny, Rabu (31/12/2025).

Dimensi Demokrasi

Intimidasi juga menyasar aktivis lingkungan. Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia menerima kiriman bangkai ayam pada 30 Desember 2025, disertai ancaman terhadap keluarga.

READ  Zulhas Break the Noise: Klarifikasi Soal Banjir Sumatera dan Kebijakan Lahan

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai teror terhadap pengkritik kebijakan publik berimplikasi luas terhadap demokrasi.

Pengungkapan pelaku dan dalang sangat penting untuk menjaga kebebasan berekspresi,” ujarnya, Kamis (2/1/2026).

Hingga awal Januari 2026, kepolisian belum menyampaikan keterangan rinci mengenai perkembangan penyelidikan. Namun, laporan para korban telah diterima dan tengah diproses.

Kasus ini dinilai menjadi ujian bagi komitmen aparat dalam melindungi ruang kritik warga, terutama di tengah situasi bencana yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. *