Integrasi Data DKI Dinilai Penting untuk Perizinan Investor

Integrasi data DKI Jakarta kembali menjadi perhatian DPRD setelah perbedaan sistem antar-OPD disebut dapat memperlambat proses perizinan dan mengganggu kepastian bagi pelaku usaha.

Integrasi data DKI Jakarta dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah. Temuan Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI menunjukkan bahwa sejumlah sistem informasi di lingkungan Pemprov masih belum saling terkoneksi.

Kondisi tersebut menjadi sorotan karena berdampak langsung terhadap pelayanan publik, terutama bagi investor dan pelaku usaha yang mengurus perizinan.

Ketua pansus, Jupiter, menyebut ketidaksamaan data antarinstansi berpotensi memunculkan hambatan administrasi. Dalam praktiknya, setiap organisasi perangkat daerah masih menggunakan basis data yang berbeda.

Akibatnya, proses layanan tidak selalu berjalan optimal. Situasi itu juga memunculkan keluhan dari kalangan dunia usaha yang membutuhkan kepastian dalam pengurusan izin.

Perbedaan Sistem Antar-Dinas Jadi Keluhan Pelaku Usaha

Jupiter menyampaikan pandangannya setelah meninjau Pusat Data dan Informasi Perhubungan DKI Jakarta serta fasilitas serupa milik DPMPTSP DKI Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026.

Menurutnya, digitalisasi pemerintahan harus dibangun melalui sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah dapat mengakses informasi yang sama dalam memberikan layanan.

“Ini yang kemudian menjadi keluhan dari pelaku usaha. Ketika data yang digunakan berbeda antara satu dinas dengan dinas lainnya, proses perizinan tentu menjadi tidak optimal,” kata Jupiter.

Lebih jauh, DPRD menilai integrasi data bukan hanya berkaitan dengan aspek teknologi. Sistem yang terhubung juga dapat mempercepat administrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Jakarta.

Karena itu, pansus meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pembenahan digitalisasi secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh OPD tidak lagi menjalankan sistem secara terpisah.

Menurut Jupiter, data yang akurat dan terintegrasi akan memperkuat kualitas pelayanan pemerintah sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif.

“Kalau sistemnya terintegrasi dan datanya akurat, pelayanan publik bisa lebih cepat dan memberikan kepastian,” ujarnya.