Revitalisasi Sekolah 2026 Gunakan Skema Swakelola
Revitalisasi sekolah 2026 menggunakan sistem swakelola untuk menekan biaya pembangunan sekaligus melibatkan sekolah dan masyarakat sekitar.
Revitalisasi sekolah 2026 menggunakan sistem swakelola dalam pelaksanaan pembangunan. Skema ini membuat sekolah terlibat langsung dalam pengerjaan revitalisasi satuan pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut sistem tersebut membuat pelaksanaan pembangunan lebih efisien. Selain itu, skema swakelola membuka ruang bagi tenaga kerja dan material dari wilayah setempat.
Sistem Swakelola Sekolah Tekan Biaya Pembangunan
Menurut Mu’ti, pengerjaan langsung oleh sekolah dapat menekan biaya revitalisasi. Sekolah juga memiliki keterlibatan lebih besar dalam proses pembangunan fasilitas pendidikan.
Dalam praktiknya, keterlibatan tersebut turut berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Mu’ti menilai sekolah dapat mengerjakan pembangunan dengan lebih baik karena terlibat langsung.
“Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah.,” kata Mu’ti.
Di sisi lain, pemerintah melihat skema swakelola dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi melalui sumber daya dari wilayah setempat.
Ekonomi Daerah Ikut Bergerak
Tenaga kerja lokal dapat terlibat dalam pengerjaan revitalisasi. Begitu pula material pembangunan yang dapat diperoleh dari daerah sekitar sekolah.
Dampaknya, aktivitas pembangunan tidak hanya berfokus pada perbaikan fasilitas pendidikan. Perputaran kebutuhan tenaga kerja dan material juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Tak hanya itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan revitalisasi. Sejumlah sekolah swasta bahkan memperoleh dukungan swadaya masyarakat.
Sementara itu, pemerintah tetap menjalankan revitalisasi dalam skala nasional. Sebanyak 11.744 satuan pendidikan telah mulai masuk proses pembangunan.
Secara keseluruhan, pemerintah merencanakan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan sepanjang 2026. Program tersebut melibatkan Kemendikdasmen dan kementerian terkait.
Yang jadi sorotan, sasaran program tidak terbatas pada sekolah negeri. Sekolah swasta juga masuk dalam cakupan revitalisasi karena memiliki peran dalam mendukung program pemerintah.
Mu’ti mengatakan sekolah terdampak bencana, sekolah rusak berat, dan sekolah di wilayah 3T menjadi tiga prioritas utama. Ketiganya menjadi sasaran dalam program revitalisasi tahun ini.
Lebih jauh, pemerintah meminta masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan revitalisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan.
Mu’ti juga menegaskan pengawasan diperlukan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan. Pemerintah meminta pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai tata kelola yang benar.
“Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar.,” kata dia.