Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan tiga gelombang mutasi besar sejak dilantik 1 Oktober 2026. Total hampir 300 perwira tinggi dan menengah digeser, termasuk 19 kapolda dan pejabat utama Mabes Polri.
Perubahan struktural di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menjadi perbincangan hangat hingga akhir Oktober 2026. Sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Suyudi langsung menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober. Dokumen itu memutasi 88 perwira tinggi dan menengah. Dari jumlah tersebut, 70 orang mendapat promosi atau jabatan baru.
Gelombang kedua menyusul pada 10 Oktober melalui telegram ST/2251/X/KEP/2026. Sebanyak 199 perwira kembali mengalami rotasi. Gelombang ketiga pada 12 Oktober menambahkan sekitar 12 perwira lagi. Total personel yang digeser dalam 12 hari pertama kepemimpinan Suyudi mencapai hampir 300 orang. Angka ini mencakup 14 pejabat utama Markas Besar Polri dan 19 kepala kepolisian daerah.
Pejabat Utama Mabes yang Berganti
Di tingkat pusat, sejumlah posisi strategis langsung berubah. Komjen Pol Asep Edi Suheri yang sebelumnya Kapolda Metro Jaya dipindah menjadi Inspektur Pengawasan Umum. Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan. Irjen Pol Asep Safrudin mendapat amanah sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal.
Posisi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan diisi Irjen Pol Hery Herjawan. Irjen Pol Rudi Darmoko menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Beberapa jabatan lain seperti Asisten Operasi, Asisten Logistik, dan Kepala Divisi Propam juga mengalami pergantian. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan kenaikan pangkat sejumlah perwira menjadi Komisaris Jenderal.
Di tingkat kewilayahan, 19 kapolda diganti. Irjen Pol Dadang Hartanto resmi menjadi Kapolda Metro Jaya. Beberapa daerah lain seperti Maluku, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi juga mendapat wajah baru. Data yang dihimpun media menunjukkan daftar lengkap jenderal aktif setelah mutasi mencakup 13 Irjen, 28 Komjen, dan tiga jenderal bintang empat.
Respons dan Polemik di Ruang Publik
Mutasi masif ini memicu diskusi luas di media sosial, khususnya platform X. Banyak netizen menyoroti kecepatan dan skala pergeseran yang terjadi hanya dalam hitungan hari. Sebagian menilai langkah ini sebagai upaya penyegaran organisasi. Sebagian lain mempertanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar meningkatkan kinerja atau sekadar penataan loyalitas.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan keyakinannya. Menurutnya, mutasi dilakukan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kinerja Polri di masa depan. Sementara anggota DPR lainnya mengingatkan agar pergantian personel tidak berhenti pada sekadar rotasi jabatan. Mereka menuntut hasil nyata berupa pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Pengamat dan tokoh masyarakat juga ikut bersuara. Founder Kontra Narasi Sandri Rumanama meminta Kapolri mempertimbangkan upgrade struktural sejumlah unit, termasuk Pelayanan Markas Polri. Ia menilai unit tersebut memiliki peran vital sehingga seharusnya dipimpin pejabat berpangkat minimal Brigadir Jenderal. “Yanma Polri adalah unsur pelayanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pelayanan umum. Tugas vital ini harus dipimpin jenderal bintang 1,” ujar Sandri.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi. Langkah tersebut dilakukan sesuai kebutuhan sekaligus sebagai pembinaan karier dan penyegaran tugas. Ia menegaskan proses berjalan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas personel.
Arah Reformasi di Era Baru
Kepemimpinan Suyudi membawa slogan baru “Polisi Bersama Masyarakat”, menggantikan “Polri Presisi” era sebelumnya. Sejumlah pengamat melihat rangkaian mutasi sebagai langkah awal reformasi jilid kedua. Fokus diarahkan pada profesionalisme, kedekatan dengan masyarakat, serta penanganan isu-isu prioritas seperti narkoba, judi online, dan keamanan publik.
Analis keamanan mencatat bahwa pergantian pimpinan Polri dan TNI dalam waktu berdekatan memperkuat posisi pemerintah dalam menata institusi keamanan. Namun mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi institusi agar tidak menjadi instrumen kepentingan politik jangka pendek. Transparansi dalam setiap proses mutasi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Hingga 28 Oktober 2026, daftar pejabat baru terus dipantau publik. Beberapa kapolda baru sudah mulai menjalankan tugas di daerah masing-masing. Mabes Polri memastikan proses serah terima berjalan tertib. Masyarakat menanti bukti konkret bahwa pergeseran struktural besar ini benar-benar membawa perubahan positif dalam pelayanan dan penegakan hukum sehari-hari.
Perubahan kepemimpinan di tubuh Polri memang selalu menjadi sorotan. Skala mutasi yang dilakukan Suyudi dalam waktu singkat menandai babak baru. Apakah langkah ini akan menghasilkan Polri yang lebih adaptif dan dekat dengan masyarakat, tinggal menunggu hasil kerja di lapangan dalam beberapa bulan ke depan.
