Sorotan ke KPK Meningkat: Unsur Korupsi Haji Dinilai Sudah Terpenuhi

CakrawalaWorld.net — Kritik terhadap lambannya pengumuman tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan era Soekarno Yaqut Cholil Qoumas menguat setelah ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan Kamis (4/12/2025) bahwa unsur pidana sudah terlihat jelas.

“KPK tidak biasanya lamban seperti ini, padahal dari sudut teknis pembuktian sudah cukup,” kata Fickar. Ia menekankan perlunya KPK menjaga kecepatan dan akurasi.

“Jika KPK masih mempertimbangkan macam-macam (kecuali bukti), maka KPK telah melanggar hak masyarakat atas informasi yang benar.”

Pencegahan Perjalanan dan Fokus Penyidikan

KPK memastikan tiga nama dicegah ke luar negeri untuk menjaga kelancaran penyidikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan Rabu (3/12/2025) bahwa langkah ini diterapkan pada pejabat Kemenag maupun pelaku swasta yang terkait proses pemeriksaan.

“KPK melakukan cegah luar negeri kepada pihak-pihak yang dibutuhkan keberadaannya,” ujarnya.

Lonjakan Kuota dan Jejak Kepentingan Industri

Sorotan juga mengarah pada kenaikan kuota haji khusus dari sekitar 1.600 menjadi 10.000. “Ada penambahan sekitar 8.400 kuota,” kata Budi. KPK menilai ada indikasi kepentingan industri travel yang menumpang pada diskresi kebijakan.

Beberapa pengurus asosiasi disebut memiliki biro travel, menciptakan potensi konflik kepentingan yang kini menjadi bahan pemeriksaan.

KPK Menunggu Laporan Lapangan dari Arab Saudi

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan keputusan lanjutan akan diambil setelah laporan tim penyidik dari Arab Saudi diterima. “Laporannya akan kami kaji,” ujarnya.

Publik menunggu langkah konkret dalam kasus yang menjadi perhatian nasional ini.***