Gelombang Bencana di Sumatera: Angka Korban Naik dan Akses Terbuka Perlahan
CakrawalaWorld.net – Gelombang banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar terus memperlihatkan skala kerusakan besar. BNPB pada Jumat (28/11/2025) melaporkan 174 tewas dan 79 hilang setelah wilayah yang sebelumnya terisolasi berhasil dijangkau.
BNPB menyebut data ini bersifat sementara. Pola serupa terlihat di berbagai negara yang menghadapi lonjakan cuaca ekstrem. Akses yang belum pulih membuat pembaruan data bergerak lambat.
Aceh mencatat 35 tewas dan 25 hilang. Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara terdampak paling parah. Jalur nasional yang putus menunjukkan tantangan geografis yang umum di wilayah pegunungan dunia.
Bener Meriah melaporkan 11 tewas dan 13 hilang. Aceh Tenggara mencatat enam tewas dan tujuh hilang. Lima warga mengalami luka dan dirawat di pos darurat.
Sumut mencatat 116 tewas dan 42 hilang. Tapanuli Tengah mencatat angka korban tertinggi dengan 47 tewas. Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara turut mengalami kerusakan berat.
BNPB menjelaskan curah hujan ekstrem dipicu Siklon Tropis KOTO dan bibit siklon 95B. Fenomena ini sejalan dengan peringatan global tentang meningkatnya intensitas badai di wilayah tropis.
Sumbar melaporkan 61 tewas. Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, dan Padang menjadi titik terdampak. Ribuan keluarga mengungsi menuju area aman. Tim DVI Polri bekerja mengidentifikasi jenazah.
BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas mengerahkan alat berat membuka jalur Aceh–Sumut. “Pembukaan akses dan evakuasi jadi prioritas,” tulis BNPB dalam laporan Jumat (28/11).
Distribusi logistik masih menghadapi hambatan. Pola tantangan ini serupa dengan bencana di Nepal, Filipina, dan Jepang saat akses terputus akibat longsor.
Rangkaian kejadian ini menegaskan pentingnya kerja sama lintasnegara dalam mitigasi bencana. Banyak negara mengembangkan sistem peringatan dan jalur evakuasi multi-level untuk menghadapi cuaca ekstrem.
Sumatera bagian utara dan barat dapat mengambil pelajaran dari pendekatan global tersebut. Adaptasi kebijakan diperlukan agar risiko serupa dapat ditekan.(*)