Aksi Mahasiswa Semarang Soroti Peran Militer di Ruang Sipil
Cakrawala World – Aksi mahasiswa di depan Kodim 0733 Semarang, Kamis (9/4), menyoroti isu militer ruang sipil sebagai perhatian utama. Ratusan mahasiswa menilai keterlibatan militer dalam jabatan sipil dan kehidupan publik telah melebar dan memicu kekhawatiran terhadap arah demokrasi.
Massa berkumpul di kawasan Kantor Pos Johar sebelum bergerak menuju Makodim di Jalan Pemuda sekitar pukul 15.15 WIB. Setibanya di lokasi, orasi langsung diarahkan pada kritik terhadap posisi militer yang dinilai melampaui batas fungsi pertahanan.
“Kembalikan TNI ke barak,” teriak massa serentak.
Seruan ini menjadi simbol penolakan terhadap kehadiran militer di ruang sipil. Dalam konteks tersebut, mahasiswa melihat adanya pergeseran peran yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan.
Perluasan Peran Militer Jadi Sorotan
Mahasiswa menilai bahwa keterlibatan militer dalam jabatan sipil bukan sekadar isu administratif. Dalam sudut pandang ini, hal tersebut berkaitan langsung dengan struktur demokrasi dan kontrol sipil terhadap institusi pertahanan.
Mereka mendesak agar militer ditarik dari berbagai posisi di luar fungsi utamanya. Tuntutan ini disampaikan bersamaan dengan dorongan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan perkara Nomor 157/PUU-XXIII/2025.
Perkara tersebut dinilai penting karena menyentuh batas formal antara militer dan sipil. Dengan kata lain, keputusan hukum akan menentukan arah relasi kedua ranah tersebut ke depan.
Di sisi lain, mahasiswa juga mengaitkan isu ini dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap dominasi militer dalam kebijakan publik.
Dampak terhadap Ruang Demokrasi
Dalam praktiknya, mahasiswa melihat keterlibatan militer di ruang sipil dapat memengaruhi kebebasan sipil. Mereka menyoroti potensi represi serta terbatasnya ruang kritik jika peran tersebut tidak dibatasi secara jelas.
Tuntutan penghentian represi militer terhadap sipil menjadi bagian dari narasi yang disuarakan. Selain itu, massa juga meminta pertanggungjawaban atas berbagai tindakan yang dinilai melanggar prinsip demokrasi.
“Turunkan Prabowo-Gibran,” ujar salah satu orator.
Meski demikian, seruan tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka kritik yang lebih luas terhadap tata kelola kekuasaan. Artinya, isu militer ruang sipil menjadi pintu masuk untuk membahas arah demokrasi secara keseluruhan.
Kasus Andrie Yunus dalam Perspektif Sipil-Militer
Mahasiswa juga mengangkat kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai contoh konkret. Peristiwa yang terjadi pada 12 Maret 2026 itu dinilai memperkuat urgensi pembatasan peran militer.
Mereka mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas, termasuk pihak yang diduga terlibat di belakangnya. Dalam konteks ini, penegakan hukum dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara militer dan sipil.
Salah satu orator, Septia Linasari dari Universitas Negeri Semarang, menegaskan bahwa isu ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara secara keseluruhan.
Ia menyebut bahwa berbagai kebijakan yang berjalan perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, termasuk bagaimana posisi militer ditempatkan.
“Jika tidak segera dibenahi, dampaknya bisa berkembang menjadi persoalan sistemik,” ujarnya.
Pada titik ini, aksi mahasiswa tidak hanya menjadi ruang protes, tetapi juga arena untuk mempertanyakan batas dan peran militer dalam kehidupan sipil.