Kasus Suap Ijon Bekasi Seret Nama Elite Politik Jawa Barat
Cakrawala World – Kasus suap ijon Bekasi berkembang dari operasi tangkap tangan hingga menyeret nama elite politik Jawa Barat, memperlihatkan keterkaitan antara praktik permintaan uang proyek dan aliran dana ke sejumlah pihak.
OTT Jadi Titik Awal Terbukanya Kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap ijon Bekasi melalui operasi tangkap tangan pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi.
Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka bersama ayahnya, H. M. Kunang, dan kontraktor Sarjan.
Penindakan ini membuka rangkaian praktik yang berlangsung sebelumnya. Penyidik menemukan adanya pola permintaan uang muka proyek yang dilakukan secara berulang.
“Pemberian uang dilakukan dalam beberapa tahap,” kata Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu.
Yang menjadi sorotan, OTT tersebut tidak hanya berhenti pada penangkapan, tetapi berkembang menjadi penyelidikan terhadap jaringan yang lebih luas.
Pola Ijon Proyek Berjalan Sistematis
KPK memaparkan bahwa praktik suap ijon Bekasi berlangsung sejak Desember 2024 hingga Desember 2025.
Dalam periode itu, Ade diduga meminta uang kepada Sarjan melalui perantara ayahnya sendiri. Permintaan tersebut berkaitan dengan paket proyek di lingkungan pemerintah daerah.
Secara faktual, total dana yang diterima mencapai Rp14,2 miliar. Dari jumlah itu, Rp9,5 miliar berasal dari Sarjan.
Sementara itu, sisa dana diduga berasal dari pihak lain yang masih dalam pendalaman.
Dalam praktiknya, pola ini menunjukkan adanya mekanisme yang berjalan terstruktur. Permintaan dilakukan sebelum proyek berjalan, sehingga membentuk hubungan ketergantungan antara pejabat dan penyedia jasa.
Peran Perantara dalam Distribusi Dana
Dalam skema ini, H. M. Kunang berperan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima.
Perantara digunakan untuk menjaga alur komunikasi sekaligus memfasilitasi penyerahan dana dalam beberapa tahap.
Dengan kata lain, pola ini tidak berlangsung secara langsung, melainkan melalui jalur yang dirancang untuk meminimalkan eksposur.
Hal ini menjadi bagian penting dalam analisis penyidik terhadap struktur kasus.
Keterkaitan dengan Aktor Politik Lain
Pengembangan kasus ini kemudian mengarah pada dugaan aliran dana ke pihak lain, termasuk Ono Surono.
KPK menduga terdapat pemberian uang dari Sarjan kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat tersebut.
Dalam konteks ini, penyidik berupaya memastikan apakah aliran dana tersebut memiliki hubungan dengan praktik ijon proyek yang sama.
Yang kerap luput diperhatikan, keterlibatan nama lain dalam kasus ini menunjukkan potensi meluasnya jaringan yang terhubung.
Di sisi lain, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan terkait dugaan tersebut.
Barang bukti berupa dokumen, uang tunai, dan perangkat elektronik menjadi bagian dari upaya memperkuat konstruksi perkara.
Dalam kerangka itu, kasus suap ijon Bekasi tidak hanya menggambarkan praktik korupsi di tingkat daerah, tetapi juga memperlihatkan keterhubungan antar aktor dalam satu rangkaian peristiwa.