Agrinas Siap Rem Impor Mobil India Usai Kritik Tajam Parlemen

cakrawalaworld.net — Dinamika pengadaan kendaraan niaga nasional memasuki babak baru setelah PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan siap membatalkan kontrak impor mobil senilai Rp24,66 triliun. Langkah berani ini diambil sebagai respons atas aspirasi publik dan parlemen yang menginginkan pemberdayaan industri otomotif dalam negeri secara lebih masif dan energik.

Proyek ambisius mendatangkan 105.000 unit kendaraan dari raksasa otomotif India, Tata Motors dan Mahindra, kini berada di persimpangan jalan. Meski proses logistik sedang berjalan dan sebagian unit telah mencapai Pelabuhan Tanjung Priok, Agrinas menegaskan bahwa kepentingan ekonomi nasional jauh lebih penting daripada sekadar urusan bisnis kontraktual.

Dukungan untuk Ekosistem Industri Lokal

Kritik keras datang dari Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, yang menilai kebijakan impor tersebut sebagai langkah mundur bagi industri manufaktur. Ia mendorong agar BUMN seperti Agrinas berkolaborasi dengan Gaikindo untuk menyerap tenaga kerja lokal, terutama mengingat adanya satu juta sarjana yang saat ini masih belum terserap pasar kerja.

“Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan di dalam negeri. Langkah tersebut akan membangkitkan industri otomotif nasional, menyerap tenaga kerja baru, serta menimbulkan efek berantai bagi perekonomian,” kata Said pada Selasa (24/2/2026).

Sikap Terbuka Manajemen Agrinas

Menanggapi hal tersebut, Dirut Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota menunjukkan sikap progresif dengan menyatakan kesiapan menanggung konsekuensi hukum atau denda pembatalan. Ia percaya bahwa setiap dinamika memiliki jalan keluar yang terbaik bagi rakyat Indonesia tanpa mengorbankan integritas institusi.

“Kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR di mana mereka mewakili rakyat, jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai,” tegas Joao. Sikap ini memberikan sinyal positif bagi penguatan sinergi antara kebijakan korporasi negara dengan ambisi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.***