Krisis Banjir Sumatera Gaungkan Alarm Regional, Pengakuan BNPB Picu Seruan Status Nasional
CakrawalaWorld.net — Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 kembali menempatkan Indonesia dalam lanskap krisis iklim Asia Tenggara. Pengakuan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Minggu (30/11/2025)—bahwa ia tak mengira skala bencana sebesar ini—memperlihatkan bagaimana dampak cuaca ekstrem membesar lebih cepat daripada kapasitas respon lokal.
Di berbagai negara, fenomena serupa tengah terjadi: Vietnam menghadapi banjir bandang, Malaysia memperkuat mitigasi hujan ekstrem, dan Thailand masih bergulat dengan limpasan sungai besar. Dalam konteks itu, Indonesia berada dalam pola krisis regional yang semakin tidak terduga.
BNPB sebelumnya menilai penanganan masih di level daerah. Namun laju penyebaran kerusakan di Sumatera membuat banyak pihak mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status Bencana Nasional. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menggambarkan kondisi yang ia terima dari daerah. “Banyak korban belum ditemukan, akses bantuan terputus,” ujarnya, Sabtu (29/11). Situasi ini selaras dengan pola bencana besar di kawasan Asia yang memerlukan komando pusat.
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh melaporkan kondisi yang sangat kritis. Koordinator MaTA, Alfian, menyebut ribuan warga terancam kelaparan. “Fasilitas publik hancur. Ekonomi sosial lumpuh,” katanya, Minggu (30/11). Deskripsi tersebut menyerupai laporan krisis kemanusiaan pasca-banjir di Myanmar dan Filipina.
Dari sisi regulasi, Advokat LBH Banda Aceh Rahmad Maulidin menilai indikator UU 24/2007 telah terpenuhi. “Beberapa daerah menyatakan ketidaksanggupan,” ujarnya. Dalam sejumlah krisis regional, deklarasi nasional sering kali menjadi kunci pembukaan jalur bantuan dan mobilisasi sumber daya besar.
Kelompok lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi mengingatkan bahwa penanganan jangka pendek tidak cukup. Ketua Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mendorong integrasi tata ruang dan kesiapsiagaan. Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, menilai penanganan pemerintah masih reaktif dan belum menyentuh akar degradasi ekologis.
Krisis di Sumatera menegaskan tren global di mana bencana hidrometeorologi menjadi semakin intens, menuntut negara-negara untuk memperkuat sistem adaptasi. Respons Indonesia akan menjadi bagian dari narasi besar Asia Tenggara dalam menghadapi perubahan iklim. (*)