PPID Sharing 2026 Bahas Trust dan Respons Cepat
PPID Sharing 2026 menempatkan kepercayaan publik sebagai isu utama dalam komunikasi pemerintah. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama praktisi komunikasi menekankan transparansi, empati, dan respons cepat sebagai kunci layanan informasi publik.
PPID Sharing 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, membahas cara pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang terbuka. Forum ini menyoroti peran ASN dan PPID dalam komunikasi layanan publik.
Menteri PANRB Rini Widyantini membuka kegiatan tersebut pada Rabu, 24 Juni 2026. Ia menegaskan aparatur negara bertanggung jawab menyampaikan informasi secara akurat, etis, dan tidak menyesatkan.
Rini menyebut informasi publik memiliki posisi strategis dalam pemerintahan. Informasi yang jelas dapat mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola.
“Kalau kita terbuka, kita juga bisa membangun partisipasi publik kepada masyarakat,” kata Rini Widyantini.
Ia juga menyinggung LAPOR.go.id sebagai kanal penting bagi instansi pemerintah. Melalui kanal itu, pemerintah dapat melihat keluhan masyarakat dan merespons persoalan layanan.
PPID Sharing 2026 Tekankan Komunikasi Bertanggung Jawab
Praktisi komunikasi Becky Tumewu menilai pemimpin publik harus membangun komunikasi yang bertanggung jawab. Menurutnya, komunikasi pemerintah perlu jelas, benar, dan memiliki empati.
“Jadi satu, komunikasi harus jelas. Harus benar-benar berdasarkan suatu kebenaran,” kata Becky Tumewu.
Ia menambahkan, empati menjadi unsur penting dalam komunikasi publik. Selain itu, pemerintah perlu memberi respons cepat agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama.
Becky menyebut kecepatan respons tidak boleh mengorbankan kebenaran informasi. Artinya, aparatur perlu mengutamakan ketepatan sekaligus kejelasan saat menyampaikan pesan.
Sementara itu, praktisi komunikasi Wahyu Wiwoho menyoroti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menekankan dua faktor utama, yakni transparansi dan kecepatan.
“Karena kuncinya memang itu saja dua. Selama kita bisa transparan atau terbuka dan cepat, goalnya ada kepercayaan yang terbangun,” tutur Wahyu Wiwoho.
Transparansi dan Kecepatan Jadi Ukuran Layanan
Wahyu menilai kepercayaan publik akan tumbuh ketika pemerintah responsif dan terbuka. Dengan kata lain, masyarakat membutuhkan jawaban yang cepat sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Rini juga menyampaikan pesan yang sama dari sisi birokrasi. Ia meminta ASN memahami tugas dasarnya sebagai pelayan masyarakat.
“Tugas ASN adalah melayani masyarakat jadi tentunya layanan kepada masyarakat harus diutamakan,” ungkap Rini.
Menurut Rini, informasi publik yang akurat dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan warga. Karena itu, PPID perlu menjalankan tugasnya sebagai garda depan layanan informasi.
Ia menilai PPID harus menyediakan informasi secara cepat sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, kecepatan itu tetap harus berjalan bersama akurasi.
Dalam forum tersebut, Rini juga memaparkan 4 aspek penguatan komunikasi pemerintah. Aspek itu mencakup kualitas informasi, teknologi, kapasitas aparatur, dan hubungan dengan media massa.
Selain itu, hubungan harmonis dengan media menjadi bagian penting dari keterbukaan informasi. Media dapat membantu publik memahami kebijakan pemerintah secara lebih luas.
Forum PPID Sharing 2026 akhirnya menegaskan satu arah kerja komunikasi pemerintah. ASN dan PPID perlu memperkuat transparansi, respons cepat, serta kualitas informasi agar kepercayaan publik tetap terjaga.