Anggaran MBG Rp15 Ribu Diminta Prabowo Dikaji untuk Daerah 3T
Anggaran MBG Rp15 ribu per porsi diminta Prabowo Subianto untuk dikaji ulang, terutama bagi penerima manfaat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Presiden RI Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran sebesar Rp15 ribu untuk setiap porsi makanan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat bersama jajaran pemerintah di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Pemerintah menilai kebutuhan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T dapat berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa Presiden meminta seluruh aspek program dikaji kembali sebelum pemerintah mengambil keputusan lanjutan.
Prabowo Minta Data dan Anggaran MBG Diperbaiki
Menurut Agustina, Presiden mempertanyakan apakah anggaran Rp15 ribu per porsi layak diterapkan secara merata, termasuk di wilayah timur Indonesia. Karena itu, BGN diminta melakukan kajian mendalam terkait kebutuhan setiap daerah.
Selain membahas anggaran, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap validitas data penerima manfaat dan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjadi dapur program MBG.
Prabowo meminta BGN memperbarui seluruh data tersebut agar pelaksanaan program berjalan lebih tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menyusun kebijakan dan menghindari keputusan yang terburu-buru.
Di sisi lain, rapat tersebut juga membahas kemungkinan perubahan sasaran penerima MBG. Pemerintah tengah mengkaji usulan agar masyarakat dari kelompok ekonomi atas tidak lagi menerima manfaat program tersebut.
Agustina mengungkapkan diskusi mengenai penghentian bantuan bagi kelompok desil 8, 9, dan 10 muncul dalam pertemuan bersama Presiden dan sejumlah menteri.
Sementara itu, Prabowo meminta agar efisiensi anggaran difokuskan untuk memperluas jangkauan penerima dari kelompok ekonomi bawah. Prioritas utama diarahkan kepada masyarakat di daerah tertinggal dan wilayah dengan tingkat stunting yang masih tinggi.
Yang menjadi sorotan, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait perubahan skema penerima maupun besaran anggaran MBG. BGN masih melakukan evaluasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.