Desil DTSEN Diprotes, Airlangga Ungkap Dasar Pendataannya
Desil DTSEN menuai protes setelah sejumlah warga menemukan kategori kesejahteraan yang dianggap tidak sesuai kondisi mereka, sementara pemerintah menyebut datanya berasal dari sensus.
Desil DTSEN menjadi sorotan setelah sejumlah warga memeriksa status kesejahteraan mereka secara mandiri. Sebagian mengaku kaget karena kategori yang muncul tidak sesuai kondisi ekonomi keluarga.
Polemik tersebut mendapat respons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan bahwa pembagian desil menggunakan data yang dikumpulkan melalui mekanisme sensus.
“Desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional),” kata Airlangga di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Agustus.
Desil DTSEN Berdasarkan Data Sosial Ekonomi
Menurut laman resmi Cek Bansos Kemensos, desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga. Penilaiannya memakai sejumlah variabel sosial dan ekonomi.
Variabel tersebut mencakup pekerjaan dan pendidikan individu. Selain itu, data perumahan, kondisi rumah, daya listrik, serta kepemilikan aset turut masuk dalam pendataan.
Namun, Airlangga tidak merinci apakah penentuan kategori desil mengacu pada besaran pengeluaran atau kepemilikan aset tertentu.
Ia hanya memastikan indikator ekonomi tersebut dihimpun melalui metode survei. Pernyataan itu muncul ketika kategori desil ramai dipersoalkan masyarakat.
Warga Kaget Melihat Kategori Desil di Data DTSEN
Di lapangan, masyarakat dapat mengecek status desil secara mandiri melalui situs DTSEN. Proses pengecekan menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
Salah satu warga yang mempersoalkan hasil tersebut adalah Fitri, ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat. Ia mengaku kaget setelah keluarganya masuk desil 10.
Fitri menilai kategori itu tidak menggambarkan kondisi finansial keluarganya. Suaminya menjalankan usaha kaos sablon dalam skala kecil.
“Cuma punya motor, rumah juga numpang ke orang tua, tahu-tahu desil 10,” keluh Fitri.
Sementara itu, klasifikasi desil memang berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program bantuan. Pemerintah menggunakan DTSEN sebagai basis data untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Yang jadi sorotan, perbedaan antara hasil klasifikasi dan kondisi yang dirasakan warga memicu pertanyaan publik. Pemerintah telah menegaskan bahwa basis data tersebut berasal dari mekanisme pendataan sosial ekonomi.